Wednesday, November 18, 2026
NASIONAL

KPK Bongkar 3 Modus Korupsi Dana Bencana BNPB, Aliran Uang ke Suharyanto Ditelusuri

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 16.04 WIB
kpk_bongkar_3_modus_korupsi_dana_bencana_bnpb_aliran_uang_ke_suharyanto_ditelusuri

KPK Bongkar 3 Modus Korupsi Dana Bencana BNPB, Aliran Uang ke Suharyanto Ditelusuri. (foto ilustrasi:olenka/radartvcarapandang/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (18/11/2026) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar tiga modus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyidik juga menelusuri dugaan aliran uang kepada sejumlah pihak, termasuk kemungkinan keterlibatan mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Suharyanto.

Perkembangan ini menjadi sorotan setelah Suharyanto diperiksa KPK bersama Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) pada Kamis, 12 November 2026. Pemeriksaan tersebut dikonfirmasi KPK pada 17 November 2026 dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Sehari kemudian, KPK mengungkap tiga modus yang diduga digunakan dalam penyimpangan pengadaan barang dan jasa BNPB, yakni perusahaan pinjam bendera, pengaturan proyek dengan imbalan fee, serta penggelembungan harga atau mark-up.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik masih mendalami konstruksi perkara, termasuk kemungkinan aliran uang kepada pihak lain di lingkungan BNPB.

KPK Ungkap 3 Modus Dugaan Korupsi Dana BNPB

Modus pertama adalah penggunaan perusahaan pinjam bendera. KPK menduga sejumlah perusahaan yang memperoleh proyek melalui penunjukan langsung memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik Suharyanto.

Modus kedua berkaitan dengan pengaturan perusahaan yang akan memperoleh proyek. Penyidik menduga terdapat komitmen pemberian fee kepada oknum pejabat BNPB sebagai imbalan atas penunjukan vendor.

Sementara modus ketiga adalah mark-up atau penggelembungan harga barang dan jasa. KPK menduga praktik tersebut dilakukan untuk menciptakan keuntungan yang kemudian digunakan sebagai pemberian kickback kepada pihak tertentu.

Ketiga modus tersebut menjadi fokus penyidikan karena diduga melibatkan hubungan antara penyedia barang dan jasa, pihak internal BNPB, serta sejumlah perantara.

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang ke Suharyanto

Selain membongkar modus pengadaan, KPK menelusuri ke mana aliran uang dari dugaan korupsi dana bencana tersebut berakhir.

Penyidik mendalami apakah keuntungan hanya dinikmati Bima Setiawan dan Richard Erlangga, atau turut mengalir kepada pihak lain di lingkungan BNPB, termasuk untuk kebutuhan operasional tertentu.

Nama Suharyanto menjadi perhatian karena salah satu tersangka, Bima Setiawan, merupakan adiknya. Selain itu, Richard Erlangga disebut memiliki kedekatan profesional dengan lingkungan pimpinan BNPB saat itu.

Meski demikian, KPK masih mendalami kemungkinan aliran uang tersebut. Belum ada pembuktian bahwa Suharyanto menerima dana hasil korupsi.

Hubungan keluarga maupun kedekatan profesional juga tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Suharyanto Diperiksa KPK Bersama Puspom TNI

Pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan melalui koordinasi KPK dan Puspom TNI. Penyidik menggali keterangan terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa, penunjukan vendor, serta dugaan konflik kepentingan dalam proyek yang menggunakan DSP BNPB.

Keterangan Suharyanto dinilai penting untuk mengungkap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengadaan ketika dirinya menjabat sebagai Kepala BNPB.

KPK mengonfirmasi pemeriksaan tersebut telah berlangsung dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik. Namun, belum ada pengumuman bahwa Suharyanto ditetapkan sebagai tersangka.

Koordinasi dengan Puspom TNI juga berkaitan dengan dugaan keterlibatan personel militer aktif dalam perkara tersebut. Penanganannya membutuhkan sinergi antarlembaga sesuai kewenangan masing-masing.

Siapa Suharyanto? Ini Profil dan Rekam Jejaknya

Suharyanto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer 1989. Ia lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 8 September 1967.

Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Kepala BNPB pada 17 November 2021, menggantikan Letjen TNI Ganip Warsito.

Sebelum memimpin BNPB, Suharyanto menempati sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI dan pemerintahan. Ia pernah menjabat Dandim 0832/Surabaya Selatan, Danrem 051/Wijayakarta, Kasdam Jaya, Sekretaris Militer Presiden, hingga Pangdam V/Brawijaya.

Ia juga memiliki pengalaman bertugas di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pengalaman tersebut membuat Suharyanto memiliki rekam jejak panjang dalam bidang militer, intelijen, dan koordinasi pemerintahan sebelum memimpin lembaga penanggulangan bencana nasional.

Lima Tersangka dalam Kasus Korupsi Dana BNPB

Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dua klaster perkara.

Mereka adalah Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarian.

Kelima orang tersebut berasal dari unsur tenaga ahli, pejabat BNPB, dan pihak swasta. Penyidikan mencakup dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan serta dugaan suap yang berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa.

KPK masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk hubungan perusahaan penyedia dengan proses penunjukan vendor dan dugaan pemberian imbalan.

Dana Bencana Jadi Sorotan, KPK Diminta Ungkap Aliran Uang

Kasus dugaan korupsi DSP BNPB menjadi perhatian karena anggaran tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan penanggulangan bencana yang membutuhkan penanganan cepat.

Penyimpangan pengadaan bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat berdampak terhadap kualitas barang, efektivitas distribusi bantuan, dan kepentingan masyarakat terdampak bencana.

Karena itu, pengungkapan penerima akhir aliran uang menjadi salah satu kunci penting dalam penyidikan.

Publik kini menunggu sejauh mana KPK mampu mengungkap pihak yang mengatur pengadaan, menikmati keuntungan, serta bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.

Adapun posisi Suharyanto masih sebagai saksi berdasarkan informasi yang diumumkan KPK. Dugaan keterlibatan maupun aliran uang kepadanya harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan disimpulkan hanya dari hubungan keluarga atau jabatan sebelumnya.

(Republika/detikNews/CNN/BNPB/Tirto/hm27)