Wednesday, November 18, 2026
NASIONAL

Desil di DTSEN Tidak Sama dengan Jaminan Bansos, Ini Cara Mengecek dan Mengajukan Pembaruannya

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 15.16 WIB
desil_di_dtsen_tidak_sama_dengan_jaminan_bansos_ini_cara_mengecek_dan_mengajukan_pembaruannya_

Ilustrasi, cara mengecek dan mengajukan perubahan desil. (Foto ilustrasi: Maris/AI/MISTAR.ID)

Jakarta, MISTAR.ID (18/11/2026) - Banyak warga mengira angka desil yang muncul di layanan Cek Bansos sama dengan kepastian menerima bantuan sosial. Anggapan itu keliru.

Desil adalah posisi relatif kesejahteraan keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Desil bukan nama program bantuan, bukan jumlah uang yang akan cair, dan bukan tanggal pencairan.

Desil hanya menunjukkan, keluarga itu berada di kelompok kesejahteraan yang mana, dari kelompok paling rendah hingga kelompok paling tinggi.

Karena itu, sebelum berharap pada bantuan, yang pertama harus dipahami adalah arti desil, cara membacanya, dan cara memperbaikinya apabila datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang disingkat DTSEN, membagi keluarga di Indonesia ke dalam 10 kelompok desil. Setiap kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Posisi desil dihitung dengan metode proxy means test. Artinya, sistem tidak hanya melihat satu angka penghasilan. Sistem membaca banyak variabel sekaligus, antara lain pekerjaan dan pendidikan anggota keluarga, kondisi rumah, sumber air, bahan bakar memasak, daya listrik, kepemilikan aset, serta kondisi keluarga lainnya.

Karena itu, dua keluarga dengan penghasilan yang tampak sama bisa berada di desil yang berbeda, jika kondisi rumah, aset, dan variabel lainnya berbeda.

DTSEN juga bersifat dinamis. Kondisi keluarga dapat berubah. Ada anggota keluarga yang lahir, meninggal, pindah, menikah, kehilangan pekerjaan, atau justru naik kelas ekonominya. Perubahan itu dapat mengubah posisi desil pada pemutakhiran berikutnya.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencatat 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga, menurut Badan Pusat Statistik.

Desil 1-4 dan Desil 5, Apa Bedanya?

Berdasarkan keterangan pada laman Cek Bansos Kementerian Sosial, pembagian desil itu berkaitan dengan usulan penerima bantuan, bukan dengan kepastian menerima bantuan.

Desil 1 hingga 4 dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan dan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai.

Desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Desil 6 hingga 10 secara umum bukan sasaran utama bansos reguler, karena dinilai memiliki tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.

Kata yang harus digarisbawahi adalah dapat diusulkan. Artinya, desil 1-4 baru menjadi syarat awal untuk diusulkan, bukan vonis bahwa keluarga itu pasti menerima PKH dan Sembako.

Penetapan penerima tetap mengikuti kriteria masing-masing program, ketersediaan kuota, serta hasil verifikasi dan validasi di lapangan.

Kesalahan memahami kata dapat diusulkan inilah yang sering membuat warga kecewa. Mereka merasa sudah masuk desil rendah, tetapi bantuan tidak kunjung cair, padahal desil dan status penerima adalah dua status administratif yang berbeda.

Posisi desil juga berdampak pada kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran.

Peserta PBI-JK yang setelah pemutakhiran DTSEN tercatat di desil 6-10 berpotensi tidak lagi menerima bantuan iuran mulai November 2026. Penyesuaian status kepesertaan PBI-JK itu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penyesuaian status kepesertaan PBI-JK dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Namun, peserta PBI-JK yang dinonaktifkan karena perubahan desil masih memiliki kesempatan untuk diaktifkan kembali. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, reaktivasi dapat diajukan paling lambat enam bulan sejak tanggal penonaktifan, dengan syarat peserta membutuhkan layanan kesehatan.

Karena itu, warga yang merasa PBI-JK-nya nonaktif sebaiknya segera mengecek desil dan status kepesertaannya, bukan menunggu hingga membutuhkan layanan kesehatan.

Cara Mengecek Desil, Cukup Pakai NIK

Pengecekan desil dapat dilakukan secara daring, gratis, dan tanpa perantara. Siapkan Nomor Induk Kependudukan 16 digit sesuai KTP dan koneksi internet yang stabil.

Ada tiga kanal resmi yang dapat digunakan.

1. Laman Cek Bansos Kemensos

Kanal ini paling mudah, karena tidak perlu membuat akun dan tidak perlu mengunduh aplikasi.

Langkahnya:

a. Buka peramban di ponsel atau komputer, lalu ketik alamat cekbansos.kemensos.go.id. Pastikan ejaan domain benar. Jangan membuka situs yang ejaannya mirip, tetapi bukan domain resmi pemerintah.

b. Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, tanpa spasi.

c. Ketik kode huruf atau captcha yang tampil di layar. Jika kode sulit dibaca, muat ulang kode tersebut.

d. Tekan tombol Cari Data.

e. Periksa nama, desil, dan status bantuan yang tercatat.

Tampilan dan mekanisme layanan dapat berubah apabila Kemensos memperbarui sistem. Ikuti kolom yang tampil di situs, bukan panduan lama yang masih meminta pilihan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan nama penerima.

2. Aplikasi Cek Bansos

Kanal ini cocok bagi warga yang ingin mengajukan usulan atau sanggahan, bukan hanya mengecek.

Langkahnya:

a. Unduh aplikasi Cek Bansos resmi dari Google Play Store atau App Store. Pastikan pengembangnya Kementerian Sosial.

b. Buat akun baru atau masuk dengan akun yang sudah terdaftar. Siapkan NIK, nomor Kartu Keluarga, foto KTP, dan swafoto.

c. Setelah berhasil masuk, pilih menu Cek Bansos.

d. Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.

e. Tekan tombol Cari Data dan tunggu hingga informasi ditampilkan.

Aplikasi ini meminta pembuatan akun, berbeda dengan laman Cek Bansos yang dapat diakses tanpa akun.

3. Laman DTSEN BPS

Kanal ini disediakan Badan Pusat Statistik, sebagai pengelola DTSEN.

Langkahnya:

a. Buka laman dtsen-form.bps.go.id melalui peramban.

b. Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.

c. Isi tanggal lahir sesuai data kependudukan.

d. Ketik kode verifikasi atau captcha yang diminta.

e. Tekan tombol Cek Data untuk menampilkan kelompok desil.

Kanal DTSEN BPS juga menyediakan fitur untuk mengajukan pembaruan data sosial ekonomi.

Hal yang paling sering disalahpahami adalah anggapan bahwa desil dapat diubah sendiri seperti mengedit profil media sosial. Anggapan itu salah.

Masyarakat tidak dapat mengubah angka desil secara langsung. Yang dapat dilakukan adalah mengajukan pembaruan data. Angka desil baru akan dihitung ulang oleh BPS berdasarkan data yang sudah diverifikasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mempersilakan masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk mengajukan perbaikan. Perbaikan itu berlaku untuk masyarakat yang mengalami exclusion error, yaitu warga yang seharusnya masuk sasaran tetapi tidak tercatat, maupun inclusion error, yaitu warga yang seharusnya tidak masuk sasaran tetapi tercatat.

“Masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data melalui jalur formal seperti musyawarah dari tingkat RT atau RW, lalu ke kelurahan atau desa, dan diteruskan ke dinas sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation,” ujar Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Jakarta, Senin (1/9/2026).

Ada dua jalur pembaruan yang dapat dipilih.

Jalur Daring Lewat Aplikasi Cek Bansos

a. Buka aplikasi Cek Bansos dan masuk dengan akun terdaftar.

b. Masuk ke menu Profil atau fitur Usulkan Pembaruan atau Permintaan Pembaruan Data.

c. Isi data sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga yang sebenarnya.

d. Lampirkan dokumen pendukung apabila diminta sistem.

e. Periksa kembali data, lalu kirim.

f. Tunggu proses verifikasi dan pemutakhiran data oleh pihak terkait.

Jalur Luring Lewat Desa, Kelurahan, atau Dinas Sosial

a. Datangi kantor desa atau kelurahan setempat, atau Dinas Sosial kabupaten atau kota.

b. Bawa KTP dan Kartu Keluarga asli beserta salinannya, serta bukti pendukung kondisi ekonomi keluarga.

c. Sampaikan permohonan pembaruan data kesejahteraan atau desil.

d. Permohonan itu akan diteruskan untuk verifikasi dan survei lapangan.

e. Data yang sudah diperbarui akan dibahas melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan.

f. Hasilnya diserahkan ke BPS untuk pemeringkatan ulang yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Proses pemutakhiran itu umumnya membutuhkan waktu satu hingga tiga bulan, bahkan lebih, tergantung antrean verifikasi lapangan dan jadwal pengolahan data.

Karena pemeringkatan ulang berlangsung per triwulan, perubahan desil tidak terjadi seketika setelah pengajuan dikirim. Pengajuan juga tidak otomatis menurunkan desil, karena data tetap harus melalui verifikasi.

BPS juga menegaskan, pengajuan pembaruan bukan tiket otomatis untuk turun atau naik desil. Posisi desil ditentukan berdasarkan keseluruhan data dan metode pemeringkatan yang berlaku.

Karena desil kini menjadi kunci untuk mengakses bansos, banyak penipuan yang mengatasnamakan cek desil dan bansos.

Ingat Tiga Hal ini:

Pertama, pengecekan dan pengajuan pembaruan data desil tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta bayaran agar desil turun, itu penipuan.

Kedua, bansos resmi tidak pernah meminta transfer, OTP, PIN, atau kode verifikasi apa pun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapa pun.

Ketiga, jangan percaya narasi pendaftaran PKH atau BPNT lewat imbauan mengetik komentar tertentu di media sosial. Pendaftaran bansos tidak dilakukan lewat kolom komentar.

Hindari juga jasa atau pihak yang menjanjikan desil pasti turun. Tidak ada jaminan bahwa pengajuan pembaruan akan menghasilkan desil tertentu.

Gunakan hanya kanal resmi: cekbansos.kemensos.go.id, aplikasi Cek Bansos resmi dari Kementerian Sosial, dtsen-form.bps.go.id, serta kantor desa, kelurahan, dan Dinas Sosial setempat. (hm02)