Setelah 18 Tahun Tertunda, RUU Perampasan Aset Belum Sah, Masih Sebatas Menembus Pintu Terakhir Komisi III

Ilustrasi, 18 tahun perjalanan perjuangan RUU Perampasan Aset. (Foto ilustrasi: Maris/AI/MISTAR.ID)
Jakarta, MISTAR.ID (18/11/2026) - Jika dihitung sejak pertama kali digagas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sudah berusia 18 tahun. Ia pernah masuk Program Legislasi Nasional, pernah keluar dari daftar prioritas, pernah dikirim lewat surat presiden, tetapi selalu berhenti sebelum menjadi undang-undang.
Pada Rabu (18/11/2026), RUU itu akhirnya menembus satu pintu penting. Komisi III DPR menyetujui laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi serta mengambil keputusan tingkat pertama atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Keputusan itu bukan pengesahan akhir. RUU baru menjadi undang-undang setelah disetujui dalam Rapat Paripurna. Namun, secara politik, keputusan tingkat pertama ini adalah sinyal paling kuat dalam 18 tahun bahwa DPR benar-benar hendak menuntaskannya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama itu mulai pukul 13.00 WIB. Delapan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi.
“Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujar Habiburokhman, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Delapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat.
Yang disetujui pada 18 November bukan naskah baru. Yang disetujui adalah laporan hasil pencermatan Timus dan Timsin atas hasil pembahasan Panitia Kerja.
Pimpinan Rapat Timus dan Timsin Soedeson Tandra menjelaskan, timnya melibatkan ahli bahasa dan legal drafter untuk memastikan tata bahasa dalam RUU. Tim juga melakukan perbaikan redaksional, seperti penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, konsistensi penomoran, dan sistematika.
“Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja,” kata Soedeson Tandra, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Perlu diluruskan, perubahan nama RUU dari semula RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan terjadi pada 18 November. Perubahan itu sudah disepakati pada Kamis (5/11/2026) atas usul pemerintah.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra saat itu menyampaikan alasan pemerintah.
“Pemerintah mengusulkan untuk perubahan judul menjadi perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Hal ini didasarkan untuk mempertegas ruang lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan perampasan aset terutama untuk tindak pidana korupsi,” ujar Dhahana Putra, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Mengapa 18 Tahun? Jejak Penolakan yang Tidak Boleh Dilupakan
Agar keputusan 18 November tidak dibaca sebagai prestasi yang datang tiba-tiba, publik perlu mengingat jejak panjangnya.
Gagasan RUU ini muncul pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PPATK menyerahkan gagasan itu kepada pemerintah pada 2008. Draf pertama tersusun pada 2012. Namun, sampai SBY mengakhiri masa jabatan pada 2014, RUU itu tidak pernah dibawa sampai ke tahap pengesahan.
Pada era Presiden Joko Widodo, RUU ini masuk Program Legislasi Nasional jangka menengah 2015-2019, tetapi tidak menjadi prioritas. Pemerintah menyusun draf baru pada 2019 dan mengusulkan masuk Prolegnas 2020, tetapi kembali tertunda.
Puncaknya pada Mei 2023. Presiden Jokowi mengirim Surat Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 tertanggal 4 Mei 2023 kepada DPR, disertai naskah RUU. Namun, DPR periode 2019-2024 tidak sempat membahasnya sampai masa jabatan berakhir pada September 2024.
Di balik penundaan itu ada perdebatan yang keras. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berkali-kali meminta DPR membahas RUU ini. Pada 2023, Mahfud bahkan meninggikan suara di ruang rapat Komisi III.
Jawaban yang ia terima dari Ketua Komisi III saat itu, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menjadi salah satu momen yang paling diingat publik.
Bambang Pacul menyebut dirinya maupun anggota lain tidak serta-merta dapat menyetujui pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Musababnya, kata Pacul, dirinya hanya petugas partai dan tunduk pada perintah ketua umumnya. Politisi PDI Perjuangan itu menyarankan Mahfud atau pemerintah melobi para ketua partai agar pihaknya dapat membahas dan mengesahkannya.
“Kalau di sini tidak bisa membahas dan mengesahkan. Tidak bisa. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau diperintah,” ujar Bambang Pacul, Jakarta, 2023.
Pernyataan itu menjelaskan mengapa RUU ini mandek. Masalahnya bukan hanya teknis hukum, melainkan juga politik kepartaian.
Kekhawatiran lain datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Mahfud MD menceritakan, Megawati pada dasarnya mendukung gagasan RUU Perampasan Aset, tetapi khawatir kewenangan baru aparat justru digunakan untuk penyalahgunaan.
Mahfud mengulang kekhawatiran itu dalam pernyataan pada Kamis (3/9/2026).
“Kalau nunggu polisi dan jaksa bersih, kapan rampungnya, kita tidak akan pernah ada undang-undang. Semua undang-undang tidak ada gunanya,” ujar Mahfud MD, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Mahfud berpendapat berbeda dengan Megawati. Baginya, pembenahan aparat penegak hukum tidak harus dijadikan prasyarat untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Pembenahan itu harus berjalan beriringan.
“Polisi yang harus bersih, jaksa harus bersih itu kan sudah ada undang-undangnya, tinggal itu dilaksanakan lalu tambah dengan Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Mahfud MD.
Kekhawatiran Megawati itu pula yang kemudian menjadi alasan DPR berhati-hati dalam merumuskan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana.
Janji Dasco: Sah 15 Desember atau Mundur
Tekanan publik berubah menjadi janji politik pada Kamis (27/8/2026). Dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan kesepakatan bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
“Paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui?” ujar Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dasco bahkan menyampaikan janji yang lebih keras saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada hari yang sama. Ia berjanji mengundurkan diri dari kursi pimpinan DPR apabila pengesahan meleset dari tanggal yang dijanjikan.
Ketua DPR Puan Maharani menguatkan target itu dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna ke-9 pada Selasa (6/10/2026), saat RUU ini disetujui menjadi usul inisiatif DPR.
“Insyaallah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang,” ujar Puan Maharani, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Pada Selasa (10/11/2026), Puan kembali menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan dilanjutkan pembahasannya bersama pemerintah pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Habiburokhman kemudian berharap pengesahan bisa dipercepat menjadi November 2026, mendahului tenggat 15 Desember 2026. Harapan itu ia sampaikan saat Komisi III menerima Daftar Inventarisasi Masalah dari pemerintah pada Kamis (5/11/2026).
Pemerintah menyerahkan 397 DIM. Rinciannya adalah 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, dan 18 DIM substansi baru. DIM itu diserahkan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Berita pendukung yang jarang dikutip adalah perdebatan di dalam Komisi III sendiri. Para politisi yang kini menyetujui RUU ini sebelumnya justru paling keras mengingatkan bahayanya.
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni adalah salah satu yang pertama menyuarakan kekhawatiran. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada Senin (6/4/2026), Sahroni berharap RUU ini tidak menjadi tempat penyalahgunaan kewenangan atau penindasan oleh aparat penegak hukum.
“RUU ini jangan sampai menjadi tempat abuse of power oleh aparat penegak hukum, kita tidak mau itu, kita tidak mau ini seolah menjadi cara untuk mengakali perlakuan yang bisa berujung pada penindasan,” ujar Ahmad Sahroni, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Sahroni juga menolak usulan KPK agar harta pejabat yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dapat langsung dirampas.
“Melanggar HAM kalau menarik aset tanpa sebab yang jelas. Tetap harus melalui pembuktian atas suatu perbuatan dan landasan hukum yang jelas untuk merampas aset seseorang agar tidak ada praktik abuse of power,” ujar Ahmad Sahroni, Jakarta, November 2026.
Usulan itu datang dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Menurut Tanak, apabila kekayaan sebenarnya penyelenggara negara terbukti lebih besar dari yang dilaporkan, aset yang tidak tercantum dapat menjadi objek perampasan.
Sahroni menegaskan, prinsip praduga tak bersalah harus tetap menjadi landasan utama.
Anggota Komisi III Hinca Pandjaitan juga mengingatkan hal yang sama dalam RDPU bersama pakar hukum pidana dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia pada Kamis (5/11/2026).
“Yang kita takutkan dengan undang-undang ini adalah abuse of power,” ujar Hinca Pandjaitan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Hinca mempertanyakan sanksi bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangan.
“Untuk apa kita buat undang-undang merampas asetnya, tetapi kita tidak punya aturan untuk merampas kekuasaan dia yang menyalahgunakan kewenangan itu?” ujar Hinca Pandjaitan.
Anggota Komisi III Mercy Chriesty Barends dari Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar konsep illicit enrichment atau pengayaan secara tidak sah tidak diterapkan mentah-mentah.
Jangan sampai karena ingin cepat merampas aset, kita justru menabrak asas praduga tak bersalah,” ujar Mercy Chriesty Barends, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Mercy, Indonesia perlu memakai model hibrida. Negara tetap wajib membuka pembuktian di awal, baru setelah itu orang yang bersangkutan diminta menjelaskan asal hartanya.
“Negara dulu yang buktikan. Setelah itu baru terduga diberi ruang untuk menjelaskan. Itu pembuktian terbalik yang terbatas, bukan pembalikan total,” kata Mercy.
Ia menegaskan, pemblokiran dan pembekuan aset di tahap awal bukan berarti harta sudah menjadi milik negara. Status kepemilikan baru bisa beralih setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Anggota Komisi III Endang Agustina dari Fraksi PAN juga mengingatkan hal yang sama dalam RDPU pada Rabu (11/11/2026).
“Harta kekayaan yang tidak wajar itu tidak secara otomatis adalah hasil kejahatan. Ya, tetapi hanya digunakan sebagai indikator penyelidikan. Jadi bukan sebagai alat bukti, tetapi harus dibuktikan dulu,” ujar Endang Agustina, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Endang menegaskan, setiap penggeledahan dan penyitaan harus dengan izin pengadilan.
“Yang paling kita wanti-wanti adalah jangan sampai undang-undang ini justru menjadi ladang korupsi baru, menjadi ladang untuk kejahatan baru. Setiap penggeledahan dan penyitaan itu harus dengan izin dari pengadilan, artinya penyidik betul-betul dikontrol oleh pengadilan dan barangnya harus jelas terkait langsung dengan kejahatan,” ujar Endang Agustina.
Endang juga mendorong pemisahan kewenangan. Kewenangan melacak, menyita, memutus, dan mengelola aset tidak boleh berada dalam satu tangan.
Soedeson Tandra sendiri pernah menjadi pengkritik paling keras. Pada Kamis (9/4/2026), Soedeson menyoroti bahwa RUU ini mengusung pendekatan in rem, yaitu fokus pada barang, sementara sistem hukum Indonesia berbasis civil law lebih menekankan in personam, yaitu pada subjek hukum.
Soedeson juga mengingatkan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa putusan pengadilan pidana berpotensi melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin perlindungan harta kekayaan setiap warga negara.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar RUU ini menjadi instrumen yang adil, transparan, dan tidak menimbulkan hengki-pengki bagi seluruh warga negara.
Perdebatan itulah yang kemudian melahirkan rumusan yang disepakati Panja: cakupan tindak pidana lain dikerucutkan dari 13 kriteria menjadi 6 jenis, mekanisme perampasan tanpa pemidanaan dibatasi untuk aset minimal Rp1 miliar dan harus lewat pengadilan sebagai upaya terakhir, serta dibentuk Dewan Pengawas beranggotakan 5 orang.
“Berkaitan dengan prinsip hukum kita, ultimum remedium, digunakan manakala undang-undang lain sudah tidak mampu lagi. Kami harus sampaikan bahwa dalam undang-undang ini kita menggunakan hukum acara khusus, kuasi pidana dan kuasi perdata. Di atas semua ini, kami ingin tegaskan bahwa sita, perampasan, atau apa pun harus lewat pengadilan,” ujar Soedeson Tandra, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Soedeson juga menegaskan keseimbangan yang harus dijaga.
“Undang-undang ini kan mengatur keseimbangan, antara hak negara untuk menindak mereka yang melanggar, tapi juga di satu sisi melindungi masyarakat yang beritikad baik,” ujar Soedeson Tandra, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Somasi ICW: Draf Tertutup, Taring Diduga Dipangkas
Berita pendukung yang tidak boleh hilang adalah somasi dari Koalisi Advokasi Perampasan Aset.
Koalisi yang terdiri atas Indonesia Corruption Watch, Auriga Nusantara, Kaoem Telapak, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, SAKSI Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dan Transparency International Indonesia melayangkan somasi kepada Ketua DPR dan Ketua Komisi III pada Jumat (13/11/2026).
Somasi itu disampaikan karena naskah resmi RUU, Naskah Akademik, dan DIM dinilai belum dipublikasikan di laman resmi DPR, padahal pembahasan sudah menghasilkan kesepakatan substantif.
Koalisi memberi tenggat hingga Senin (16/11/2026) pukul 16.00 WIB dan mengancam melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan apabila somasi diabaikan.
Koalisi juga menyoroti tiga potensi kemunduran substansi dalam draf DPR tertanggal 10 Juli 2026 jika dibandingkan dengan draf pemerintah 2023.
Pertama, hilangnya ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah. Draf pemerintah sebelumnya mengatur perampasan terhadap aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.
Kepala Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah menilai penghapusan itu dapat memperlemah upaya pemulihan aset.
Kedua, ruang lingkup perampasan tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based dinilai menyempit. Draf DPR mengaitkannya dengan kondisi pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau perkara tidak dapat disidangkan.
Ketiga, kelembagaan pengelola aset dinilai belum memiliki bentuk dan pertanggungjawaban yang jelas. Draf pemerintah menunjuk Jaksa Agung sebagai penanggung jawab tunggal. Draf DPR menyebut Lembaga Pengelola Aset tanpa rincian memadai.
Kekhawatiran koalisi diperkuat data. Laporan Tren Vonis Tindak Pidana Korupsi ICW sepanjang 2024 mencatat kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp330,9 triliun, tetapi nilai aset yang berhasil dipulihkan negara hanya sebesar 4,84 persen.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal sebelumnya menyatakan draf belum dipublikasikan karena masih dalam proses perapihan dan sinkronisasi. Menurutnya, publikasi draf sebelum tahapan itu rampung berisiko menimbulkan kesalahpahaman.
Koalisi menolak alasan itu. Bagi koalisi, jumlah rapat dengar pendapat tidak dapat dijadikan ukuran tunggal partisipasi publik. Masyarakat harus memiliki kesempatan membaca draf, membandingkan ketentuan antarpasal, memberikan kritik, serta mengetahui bagaimana masukan mereka dipertimbangkan.
Keputusan tingkat pertama pada 18 November adalah kemajuan prosedural, bukan kemenangan substantif yang final. Tiga ujian masih menunggu di paripurna.
Pertama, apakah naskah final benar-benar dibuka kepada publik sebelum disahkan? Tanpa itu, janji partisipasi bermakna hanya menjadi slogan.
Kedua, apakah ketentuan illicit enrichment benar-benar hilang atau kembali dengan rumusan yang lebih hati-hati? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah RUU ini tajam terhadap harta janggal pejabat atau hanya tajam terhadap harta pelaku yang sudah dipidana.
Ketiga, apakah pengawasan pengadilan dan Dewan Pengawas benar-benar berfungsi, atau hanya menjadi formalitas? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah kekhawatiran Megawati, Sahroni, Hinca, Mercy, Endang, dan Soedeson terjawab atau hanya ditunda.
Anggota Komisi III Hinca Pandjaitan mengatakan pada Rabu (18/11/2026) bahwa pembahasan telah memasuki tahap finalisasi di Komisi III dan diupayakan dibawa ke rapat paripurna pada keesokan harinya.
“Hari ini kami finalisasi RUU Perampasan Aset di Komisi III dan besok kami upayakan dibawa ke rapat paripurna,” ujar Hinca Pandjaitan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan itu adalah upaya, bukan jadwal paripurna yang sudah pasti. Jadwal resmi paripurna ditetapkan Pimpinan DPR.
Jika RUU ini disahkan di paripurna, negara akan memiliki dasar hukum khusus untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus selalu menunggu putusan pidana terhadap pelaku, dengan syarat aset minimal Rp1 miliar, melalui pengadilan, dan sebagai upaya terakhir.
Namun, selama RUU belum disahkan di paripurna dan belum diundangkan, aturan itu belum berlaku.
Setelah 18 tahun tertunda, publik berhak berharap. Tetapi publik juga berhak menagih dengan keras: bukan hanya kapan disahkan, melainkan juga seberapa tajam isinya dan seberapa terbuka prosesnya. (hm02)

