PTPN1 Regional 1 Luruskan Status Lahan Eks Gudang di Limau Manis: Pengadaan Tanah, Bukan Jual Beli Aset

Lokasi gudang eks PTPN2 di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, direnovasi menjadi tempat pedagang UMKM. (Foto: Sembiring/MISTAR.ID)
Deli Serdang, MISTAR.ID (18/11/2026) - PTPN1 Regional 1 meluruskan kabar yang menyebutkan adanya penjualan aset perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk dijadikan fasilitas umum, seperti lokasi usaha mikro, kecil, dan menengah, perkantoran, serta pusat kesehatan masyarakat.
Klarifikasi itu disampaikan SEVP Aset atau Asset Management Head PTPN1 Regional 1, Ganda Wiatmaja, saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026).
Ganda menjelaskan, pemanfaatan lahan tersebut bukan melalui mekanisme jual beli aset perusahaan, melainkan melalui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
“Bang, itu melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” jelas Ganda Wiatmaja, Medan, Rabu (18/11/2026).
Penjelasan tersebut sekaligus meluruskan informasi yang sebelumnya beredar mengenai dugaan penjualan aset PTPN1 Regional 1 kepada Pemkab Deli Serdang.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa lahan bekas gudang eks PTPN2, yang kini berada di bawah pengelolaan PTPN1 Regional 1, berlokasi di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah berpindah penguasaan melalui mekanisme ganti rugi oleh Pemkab Deli Serdang.
Saat ini, kawasan bekas gudang tersebut telah dimanfaatkan Pemkab Deli Serdang sebagai lokasi jajanan UMKM.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, meninjau proses pemugaran lahan eks gudang PTPN di kawasan Simpang Kayu Besar, Limau Manis, pada Sabtu (14/11/2026). Lahan tersebut disiapkan menjadi ruang terbuka publik sekaligus tempat berkumpul dan berusaha bagi pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan.
“Sudah jauh berubah dari fasad awal. Kita juga ingin UMKM memiliki tempat berusaha yang lebih layak dan tertata,” ujar Asri Ludin Tambunan, Tanjung Morawa, Sabtu (14/11/2026).
Penataan itu diharapkan memberikan tempat usaha yang lebih layak bagi pedagang, sekaligus menciptakan kawasan yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat. Hingga saat berita ini ditulis, proses pemugaran masih berlangsung.
Perbedaan ini penting dipahami, karena keduanya memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Dalam skema ini, yang terjadi adalah pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dan tanah yang dikuasainya dilepaskan dengan pemberian ganti rugi atas dasar musyawarah. Prosesnya melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
Sementara itu, jual beli aset perusahaan adalah transaksi keperdataan biasa. Dalam jual beli, terjadi peralihan hak milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli karena adanya kesepakatan harga. Untuk aset badan usaha milik negara, jual beli aset harus melalui mekanisme pengelolaan aset yang ketat, termasuk penilaian, persetujuan organ perusahaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara atau aset BUMN.
Karena itu, pernyataan Ganda Wiatmaja tidak sekadar soal istilah. Pernyataan itu menegaskan bahwa yang terjadi di Limau Manis bukan transaksi jual beli aset PTPN1 Regional 1, melainkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian.
Hingga berita ini ditayangkan, PTPN1 Regional 1 belum menyampaikan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi publik, seperti penetapan lokasi pengadaan tanah, luas lahan yang dilepaskan, nilai ganti kerugian, serta tanggal dan nomor dokumen pengadaan tanah tersebut.
Pemkab Deli Serdang juga belum memberikan keterangan resmi yang dapat diverifikasi tentang dasar hukum pemanfaatan lahan eks gudang tersebut, termasuk apakah lahan itu sudah berstatus barang milik daerah atau masih dalam proses pengadaan tanah.
Dokumen-dokumen tersebut penting dibuka agar tidak muncul tafsir yang berbeda di tengah masyarakat. Keterbukaan itu juga penting untuk membedakan secara jelas antara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan transaksi jual beli aset perusahaan.
Wartawan MISTAR.ID masih berupaya meminta konfirmasi lanjutan kepada PTPN1 Regional 1 dan Pemkab Deli Serdang mengenai dokumen pengadaan tanah, luas lahan, dan nilai ganti kerugian atas lahan eks gudang di Desa Limau Manis tersebut.(hm02)

