Wednesday, November 18, 2026
SIANTAR SIMALUNGUN

UMK Siantar 2027 di Ujung Tenggat: Disnaker Menunggu, Buruh Menagih Janji 10 Persen

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 10.27 WIB
umk_siantar_2027_di_ujung_tenggat_disnaker_menunggu_buruh_menagih_janji_10_persen_

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, Robert Samosir. (Foto: Abdi/MISTAR.ID)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (18/11/2026) - Waktu penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 tinggal hitungan hari. Tenggatnya adalah Selasa (25/11/2026). Namun, hingga Rabu (18/11/2026), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Pematangsiantar masih menunggu Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut) keluar lebih dulu.

Di sisi lain, pekerja di Pematangsiantar tidak mau hanya menunggu. Mereka menuntut kenaikan di atas 10 persen, karena harga kebutuhan pokok terus naik, sementara upah terasa cepat habis.

Situasi ini membuat UMK Siantar 2027 berada di ujung tenggat, antara prosedur yang belum rampung dan harapan buruh yang semakin mendesak.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, Robert Samosir, mengatakan sampai sekarang pihaknya belum menerima arahan atau skema penghitungan baru yang akan digunakan untuk menetapkan upah tahun depan.

“Belum ada petunjuk lain tentang rumusan atau skema yang dipakai untuk usulan penetapan UMK 2027,” kata Robert kepada MISTAR.ID, Rabu (18/11/2026), di Pematangsiantar.

Ia menjelaskan, penetapan UMK selalu diawali dengan pengumuman UMP. Setelah UMP keluar, Dewan Pengupahan Kota Pematangsiantar akan rapat untuk menyusun dan mengusulkan besaran UMK ke kepala daerah.

“Biasanya UMP keluar lebih dulu. Setelah itu, Dewan Pengupahan Kota mengusulkan besarannya. Kita masih menunggu petunjuk teknis karena sebelumnya ada formula yang dipakai sebagai pengali,” ujarnya.

Robert berjanji akan segera memberi tahu publik jika sudah ada informasi resmi dari pusat.

Fakta Baru: Menaker Sudah Terbitkan Surat Edaran 16 November 2026

Pernyataan menunggu itu perlu dilengkapi dengan perkembangan terbaru di tingkat nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sudah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal Senin (16/11/2026) yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disiarkan secara daring, Senin (16/11/2026), di Jakarta, Yassierli menegaskan tenggat penetapan upah minimum 2027.

“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP ditetapkan, lima hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP),” kata Yassierli, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menambahkan, penetapan UMK paling lambat pada Selasa (25/11/2026). Setelah itu, pemerintah daerah punya waktu lima hari untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah menetapkan dua pendekatan dalam penghitungan upah minimum, yaitu menggunakan formula penghitungan upah minimum atau berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Untuk daerah yang telah memiliki UMP atau UMK pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula yang terdiri atas inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan kontribusi tenaga kerja.

Rumusnya adalah upah minimum tahun berjalan ditambah penyesuaian, yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu atau alfa, lalu dikalikan upah minimum tahun berjalan.

Variabel alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1,0. Penentuan nilainya menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK.

Rentang ini lebih lebar dari PP Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur alfa 0,5 hingga 0,9. Perluasan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Indeks tertentu di PP 49/2025 itu dengan rentang 0,5-0,9. Di UU 27/2026 indeksnya 0,5 sampai paling tinggi 1. Inilah yang akan kita pakai,” kata Yassierli, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Surat edaran itu juga menegaskan, apabila hasil penyesuaian upah minimum lebih kecil atau sama dengan nol, upah minimum 2027 ditetapkan sama dengan upah minimum 2026. Seluruh ketentuan upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Artinya, di atas kertas, petunjuk pusat sebenarnya sudah ada sejak 16 November 2026. Yang masih ditunggu di daerah adalah angka UMP Sumut dan hasil rapat Dewan Pengupahan.

Pekerja Siantar: Upah Cepat Habis, Harap Naik di Atas 10 Persen

Pekerja di Pematangsiantar mengkritik pemerintah yang hanya menunggu. Harga kebutuhan pokok naik. Ekonomi juga berubah. Buruh ingin UMK tahun depan naik supaya daya beli mereka ikut naik.

Dedeq Wardani, yang bekerja di sektor swasta di Pematangsiantar, berharap UMK 2027 naik lebih dari 10 persen. Ia berkata keuangan keluarganya makin tertekan karena harga-harga di pasar terus naik.

“Semua harga sudah naik, tapi saya tetap harus membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan upah sekarang, uang langsung habis. Saya harus cari kerja sampingan supaya bisa menabung. Saya berharap upah di Kota Pematangsiantar naik lebih dari 10 persen,” katanya, Pematangsiantar, Rabu (18/11/2026).

Harapan Dedeq bukan suara tunggal. Di tingkat provinsi, ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumatera Utara menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (5/11/2026).

Mereka menuntut Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menaikkan UMP Sumut tahun 2027 sebesar 8 sampai 10 persen. Mereka juga menuntut penyelesaian sejumlah kasus perselisihan ketenagakerjaan yang dinilai mandek di Disnaker Sumut.

Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengatakan penetapan UMP 2027 harus mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 serta mempertimbangkan 100 persen komponen KHL. Menurutnya, upah minimum di Sumut saat ini masih berada di kisaran 90 persen KHL.

“Kami meminta Gubsu menaikkan UMP Sumut 10 persen. Kami menagih janji Pak Bobby tahun lalu yang mengatakan akan menaikkan UMP Sumut 10 persen. Namun, kenyataannya hingga kini belum terealisasi,” teriak Willy dari atas mobil komando, Medan, Kamis (5/11/2026).

Willy juga meminta Gubernur Bobby Nasution memastikan unsur pemerintah dalam Dewan Pengupahan Daerah tidak menggunakan indeks tertentu atau faktor alfa sebesar 0,5.

“Karena kalau tidak pakai alfa 0,9, maka UMP Sumut dipastikan hanya naik 5-6 persen saja. Kami tegas menolak jika hal tersebut terjadi,” tegas Willy, Medan, Kamis (5/11/2026).

Perwakilan Disnaker Sumut Ali Akbar Hasibuan mengatakan aspirasi mengenai kenaikan UMP 2027 akan segera disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara.

“Tuntutan UMP Sumut kita akan segera laporkan kepada Pak Gubsu,” kata Ali Akbar Hasibuan, Medan, Kamis (5/11/2026).

Di tingkat nasional, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen untuk tahun depan. Usulan itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu inflasi rata-rata Oktober 2025 sampai September 2026 sebesar 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,43 persen. Dengan alfa maksimal 0,9, kenaikan matematisnya mencapai sekitar 7,7 persen.

Namun, perlu ditegaskan, angka 7,5 persen hingga 9,5 persen itu adalah usulan serikat pekerja, bukan keputusan penetapan. Angka final ditetapkan gubernur tiap provinsi dengan masukan Dewan Pengupahan Daerah.

Siantar 2026: Mengikuti UMP, Bukan Menetapkan UMK Sendiri

Untuk memahami posisi Siantar, perlu melihat sejarah penetapan upah tahun sebelumnya.

Pada 2026, Pematangsiantar termasuk 11 kabupaten dan kota di Sumut yang belum menetapkan UMK sendiri karena belum memiliki Dewan Pengupahan. Ke-11 daerah itu mengikuti UMP Sumut 2026.

UMP Sumut 2026 ditetapkan sebesar Rp3.228.971 per bulan. Angka itu naik Rp236.412 atau sekitar 7,9 persen dibandingkan UMP Sumut 2025 sebesar Rp2.992.559.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/908/KPTS/2025 yang ditandatangani pada Rabu (24/12/2025) dan berlaku efektif sejak Kamis (1/1/2026).

Artinya, jika pola yang sama terulang pada 2027, Pematangsiantar kemungkinan besar kembali mengikuti UMP Sumut. Namun, jika Dewan Pengupahan Kota Pematangsiantar sudah aktif dan mengajukan usulan UMK sendiri, Siantar bisa memiliki angka UMK yang berbeda dari UMP.

Di sinilah letak tarik-menariknya. Pekerja berharap Siantar tidak sekadar mengikuti UMP, tetapi berani mengusulkan angka yang lebih mencerminkan KHL di kota ini. Sementara Disnaker masih menunggu UMP dan petunjuk teknis agar kebijakan yang diambil sesuai aturan nasional.

Apa yang Harus Ditunggu Pekerja Siantar?

Ada tiga tanggal penting yang harus dicatat pekerja di Pematangsiantar.

Pertama, Jumat (21/11/2026), tenggat penetapan UMP Sumut 2027 oleh Gubernur Sumatera Utara.

Kedua, Selasa (25/11/2026), tenggat penetapan UMK 2027.

Ketiga, Kamis (1/1/2027), tanggal mulai berlakunya upah minimum 2027. Artinya, efek kenaikan baru terasa pada gaji Januari 2027, bukan pada slip gaji November atau Desember 2026.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada angka resmi UMK Pematangsiantar 2027. Semua angka yang beredar, termasuk 10 persen, masih berupa harapan pekerja dan usulan serikat pekerja.

Para pekerja di Pematangsiantar sekarang menunggu keputusan pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara yang akan menentukan pendapatan mereka tahun depan.(sumber lain/hm02)