Wednesday, November 18, 2026
NASIONAL

Kalangan Artis Papan Atas Tanah Air hingga Jurnalis Senior Ikut Jadi Korban Penyadapan, Siapa Saja Mereka?

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 08.49 WIB
kalangan_artis_papan_atas_tanah_air_hingga_jurnalis_senior_ikut_jadi_korban_penyadapan_siapa_saja_mereka

Ilustrasi penyadapan: (Foto: maris/AI/mistar.id)

Jakarta, MISTAR.ID (18/11/2026) - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memasuki babak baru. Jika semula publik mengira sasaran penyadapan hanya lingkaran kekuasaan, kini daftarnya meluas hingga ke ruang redaksi dan industri hiburan.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap lima nama baru yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Mereka adalah pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova, serta pegiat media sosial Denny Siregar.

Pengungkapan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).

"Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG," kata Suhermanto.

Inisial RA merujuk pada Raffi Ahmad, NS alias G merujuk pada Nagita Slavina yang akrab disapa Gigi, NS merujuk pada Najwa Shihab, dan ADG merujuk pada Alfito Deannova Ginting. Selain keempat nama tersebut, penyidik juga menyebut Denny Siregar masuk dalam daftar yang sama.

Bareskrim belum menjelaskan secara terperinci bentuk komunikasi yang diduga disadap, kapan dugaan penyadapan terhadap kelima tokoh itu terjadi, maupun bagaimana data tersebut digunakan. Penyidik juga belum menjelaskan apakah seluruh nama itu benar-benar disadap atau baru masuk daftar sasaran.

Raffi Ahmad sudah memberikan tanggapan pada hari yang sama saat namanya diungkap penyidik.

Saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026), Raffi mengaku baru mengetahui dirinya dan istrinya diduga menjadi sasaran penyadapan.

"Kalau masalah penyadapan saya juga baru dikabari. Baru, bukan dikabari, saya baru tahu. Mungkin saya belum bisa komen akan hal itu," kata Raffi.

Raffi yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu memilih menyerahkan penanganan perkara kepada aparat berwenang.

"Ya saya serahkan itu kepada pihak yang berwenang atau yang berwajib," kata Raffi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Nagita Slavina, Najwa Shihab, Alfito Deannova, maupun Denny Siregar terkait pengungkapan tersebut.

Pengungkapan lima nama itu bukan berdiri sendiri. Empat hari sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah memaparkan cakupan dugaan sasaran penyadapan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," kata Suyudi.

Suyudi menambahkan, daftar itu juga mencakup gubernur dan kepala kepolisian daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa. 32cb

Artinya, jika seluruh keterangan penyidik itu benar, operasi dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar lawan politik atau pejabat negara. Ia menyentuh hampir semua simpul kekuasaan, pengawasan, hingga ruang publik.

Raffi Ahmad sendiri bukan sekadar artis. Ia menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Posisinya membuat namanya berada di irisan antara dunia hiburan dan lingkar Istana.

Sementara itu, Najwa Shihab dan Alfito Deannova adalah jurnalis senior dengan rekam jejak panjang dalam liputan investigasi dan wawancara pejabat negara. Masuknya dua nama ini memberi dimensi yang paling sensitif dalam perkara ini, yakni kebebasan pers.

Penyadapan terhadap jurnalis, jika terbukti, bukan hanya soal privasi pribadi. Ia menyangkut perlindungan narasumber, kerahasiaan materi liputan, dan independensi kerja jurnalistik. Namun, hingga kini belum ada bukti dalam keterangan resmi penyidik bahwa dugaan penyadapan terhadap Najwa Shihab dan Alfito Deannova secara khusus ditujukan untuk mengungkap narasumber atau menghambat pekerjaan jurnalistik mereka. Dua hal itu harus dipisahkan agar analisis tidak berubah menjadi spekulasi.

Hal yang sama berlaku untuk Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Denny Siregar. Penyidik baru menyebut mereka sebagai diduga sasaran, bukan sebagai pihak yang terlibat tindak pidana.

Penegasan Kapolri: Masuk Daftar Bukan Berarti Terlibat

Di tengah meluasnya daftar nama, Kapolri memberikan penegasan yang sangat penting dan kerap luput dari pemberitaan.

"Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," kata Suyudi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penegasan itu berarti, penyebutan nama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, Alfito Deannova, maupun Denny Siregar dalam perkembangan penyidikan tidak berarti mereka menjadi tersangka atau melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, posisi mereka dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang diduga menjadi korban.

Prinsip itu penting untuk dijaga. Dalam perkara penyadapan, korban justru adalah pihak yang hak privasinya diduga dilanggar, bukan pihak yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah.

Empat Tersangka dan Dugaan Alur Perintah

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026) bersama Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (5/11/2026). Sehari setelah penetapan tersangka pertama, Presiden Prabowo memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam paparan di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Kapolri Suyudi Ario Seto menyebut perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.

Secara terpisah, Suyudi menyebut Listyo yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.

Seluruh uraian peran tersebut masih merupakan versi penyidik berdasarkan materi penyidikan dan harus diuji melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah berlaku bagi para tersangka hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyidik menjerat para tersangka dengan tiga dasar sangkaan, yaitu dugaan penyadapan ilegal Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, dugaan penghilangan data elektronik Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman paling lama 8 tahun, serta dugaan akses ilegal Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman paling lama 6 atau 7 tahun.

Penyidikan juga menduga praktik penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga Oktober 2026. Data hasil penyadapan di sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PLX diduga dihapus pada Oktober 2026. Kasus ini terungkap setelah muncul laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Dugaan Makar Belum Terbukti

Di luar perkara utama penyadapan, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terpisah terkait dugaan turut serta atau permufakatan jahat untuk melakukan makar.

Namun, Kapolri menegaskan temuan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana makar. Penyidik masih perlu mendalami perintah dan tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta menelusuri tugas dan aktivitas pihak-pihak yang terkait.

Per Selasa (17/11/2026), Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan penanganan dugaan makar sudah masuk tahap penyidikan. Meski demikian, hingga perkembangan tersebut disampaikan, belum ada tersangka baru dalam perkara makar.

Perkembangan lain, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah memutus pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso. Sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan pada pekan berikutnya. Proses etik ini berjalan terpisah dari proses pidana dan tidak menentukan bersalah atau tidaknya seseorang secara pidana.

Perluasan daftar dari Presiden hingga selebritas dan jurnalis mengubah perkara ini dari sekadar skandal internal Polri menjadi ujian bagi negara hukum.

Pertama, soal batas kewenangan. Penyadapan untuk penegakan hukum hanya dapat dilakukan dengan syarat ketat, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana tertentu, dan harus melalui prosedur serta pengawasan yang diatur undang-undang. Jika penyadapan dilakukan di luar kerangka itu, ia diduga melanggar hukum dan hak privasi.

Kedua, soal pengawasan. Perkara ini memperlihatkan bagaimana instrumen yang seharusnya dipakai untuk membongkar kejahatan justru diduga dipakai untuk memantau Presiden, pejabat, penegak hukum, jurnalis, hingga figur publik. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, instrumen itu sangat mudah disalahgunakan.

Ketiga, soal kepercayaan publik. Ketika jurnalis dan selebritas yang tidak memiliki jabatan strategis pun diduga ikut disadap, publik akan bertanya, apakah komunikasi warga biasa juga aman? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan bantahan, melainkan dengan proses hukum yang transparan.

Karena itu, yang ditunggu publik kini bukan lagi sekadar daftar nama baru. Yang ditunggu adalah pembuktian di pengadilan, siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, apa yang disadap, untuk apa data itu dipakai, dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Sebab, jika daftar korban bisa bertambah setiap pekan, tetapi pembuktian hukumnya tidak pernah tuntas, kasus ini hanya akan menjadi tontonan, bukan pelajaran.(berbagai sumber/hm02)