DPR dan Pemerintah Sepakati 6 Jenis Kejahatan di Luar Korupsi dalam RUU Perampasan Aset

Jakarta, MISTAR.ID – DPR RI bersama pemerintah menyepakati pembatasan jenis tindak pidana di luar korupsi yang dapat menjadi sasaran perampasan aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Cakupannya dipersempit dari sebelumnya 13 kriteria menjadi enam jenis tindak pidana.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan pembatasan diperlukan agar aturan tersebut tidak diterapkan terlalu luas dan berisiko disalahgunakan aparat penegak hukum.

Menurutnya, pembahasan awal sempat mencakup berbagai kejahatan, seperti tindak pidana perpajakan, perbankan, asuransi, kehutanan, pertambangan, hingga lingkungan hidup. Namun, cakupan itu dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

"Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," kata Habiburokhman seperti dikutip dari laman DPR, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, penyusunan aturan juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Fokusnya diarahkan pada tindak pidana korupsi serta sejumlah kejahatan lain yang memiliki karakteristik khusus dan dampak ekonomi luas.

Enam Jenis Tindak Pidana di Luar Korupsi

Dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, terdapat enam jenis tindak pidana di luar korupsi yang dapat menjadi sasaran mekanisme perampasan aset, yaitu:

1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
3. Penyelundupan manusia.
4. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
5. Tindak pidana perdagangan orang.
6. Penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Khusus kategori penipuan dan penggelapan, penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan, seperti perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan aset kripto.

Dengan demikian, tidak semua kasus penipuan atau penggelapan otomatis masuk dalam sasaran aturan tersebut. Kejahatan harus memenuhi karakteristik yang telah ditentukan, yakni memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Habiburokhman menambahkan, Komisi III DPR juga menerima aspirasi korban investasi bodong yang berharap aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.

Menurutnya, perampasan aset diharapkan tidak hanya menjadi instrumen untuk mengambil hasil kejahatan, tetapi juga dapat mendukung pemulihan hak korban.

DPR dan Pemerintah Batasi Ruang Lingkup Perampasan Aset

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan pembatasan dilakukan agar jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset diatur secara jelas dan terbatas.

Ia menilai penegasan unsur kejahatan diperlukan untuk menghindari multitafsir serta mempermudah proses pembuktian oleh penyidik.

Soedeson mencontohkan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah maupun investasi. Kasus-kasus tersebut dapat masuk dalam kategori yang diatur apabila memenuhi unsur dan karakteristik tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam RUU.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy menjelaskan, ketentuan penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana inti atau core crime yang dapat mencakup berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.

Ia mencontohkan sejumlah pelanggaran di sektor perbankan, seperti pemalsuan data, pelanggaran kerahasiaan bank, hingga penipuan. Di pasar modal, praktik perdagangan orang dalam atau insider trading juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.

Meski dapat mencakup berbagai sektor ekonomi, penerapannya tetap harus memenuhi karakteristik yang disepakati, yakni menggunakan teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Pembatasan dari 13 menjadi enam jenis tindak pidana tersebut berlaku untuk kategori kejahatan di luar korupsi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tetap menjadi salah satu sasaran utama dalam RUU Perampasan Aset.