Saturday, November 21, 2026
SUMUT

DPRD Dairi Minta RAPBD 2027 Ditinjau Ulang, Anggaran Infrastruktur Hanya Rp2,5 Miliar

Mistar.idSabtu, 21 November 2026 pukul 10.55 WIB
dprd_dairi_minta_rapbd_2027_ditinjau_ulang_anggaran_infrastruktur_hanya_rp25_miliar

Anggota DPRD Dairi, Halim P Lumbanbatu (baju putih), menyerahkan dokumen pemandangan umum kepada Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, di ruang sidang DPRD Dairi. (Foto: Dokuentasi Diskominfo Dairi/Mistar)

Dairi, MISTAR.ID - Anggota DPRD Kabupaten Dairi dari Fraksi Demokrat, Halim P Lumbanbatu, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi meninjau ulang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Permintaan itu disampaikan karena postur anggaran yang disusun dinilai belum mencerminkan empat fokus pembangunan daerah, yakni peningkatan pelayanan dasar, daya saing ekonomi, konektivitas infrastruktur, dan transformasi digital.

Halim mengatakan, berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen nota pengantar Bupati Dairi tentang RAPBD 2027, alokasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) belum menunjukkan kesesuaian dengan empat fokus pembangunan tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang hanya dialokasikan sebesar Rp2,5 miliar.

Menurut Halim, alokasi tersebut belum sebanding dengan kondisi jalan di Kabupaten Dairi yang dinilai memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan. Padahal, konektivitas infrastruktur menjadi salah satu penopang bagi peningkatan aspek pembangunan lainnya.

"Jadi kita minta penyusunan RAPBD Dairi ditinjau ulang. Saya melihat anggaran dalam dokumen tersebut banyak tidak sesuai dengan empat fokus aspek, terutama untuk konektivitas infrastruktur," kata Halim, Sabtu (21/11/2026).

Selain persoalan alokasi anggaran, Halim juga menyoroti penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kabupaten Dairi setiap tahun.

Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Halim bahkan mengkritik upaya lobi anggaran yang dilakukan Bupati Dairi, Vickner Sinaga, ke pemerintah pusat karena dinilai belum berdampak pada peningkatan alokasi anggaran bagi daerah.

Menanggapi kritik tersebut, Bupati Dairi dalam nota jawaban atas pemandangan umum DPRD menjelaskan penyusunan RAPBD 2027 telah berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2027.

Penyusunan anggaran juga mengacu pada surat Kementerian Keuangan Nomor S-100/PK/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 tentang Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dalam Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam ketentuan tersebut, pemerintah daerah diminta mengutamakan belanja wajib dan mengikat. Di antaranya pemenuhan belanja pegawai untuk 14 bulan, termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, belanja wajib pendidikan, Alokasi Dana Desa (ADD), serta kewajiban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah daerah juga diwajibkan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait penyelesaian tunggakan iuran, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Terkait penurunan TKD, Pemkab Dairi menyatakan tetap melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan alokasi dana tersebut. Upaya itu dilakukan melalui pertemuan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta kementerian lainnya.

Pemkab Dairi menjelaskan, penurunan TKD tidak hanya dialami Kabupaten Dairi, tetapi juga sejumlah kabupaten/kota lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan penghematan anggaran atau pemangkasan transfer ke daerah serta pergeseran prioritas belanja pemerintah pusat.

Pemkab berharap berbagai upaya koordinasi tersebut dapat meningkatkan alokasi TKD pada masa mendatang sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (hm25)