Sergai, MISTAR.ID - Warga meminta DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) memperjuangkan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Panglong dengan Desa Naga Raja 1, Kecamatan Dolok Merawan.

Permintaan itu disampaikan warga saat anggota DPRD Sergai menggelar reses masa persidangan III tahun 2026 Dapil V di halaman Kantor Camat Dolok Merawan, Selasa (6/10/2026).

Warga menyebutkan, jalan tersebut sejak dahulu belum tersentuh pembangunan pemerintah. Padahal, jalan itu menjadi akses masyarakat, termasuk anak sekolah, serta menghubungkan Kecamatan Dolok Merawan dengan Kecamatan Sipispis hingga Kabupaten Simalungun.

"Kami mempertanyakan pembangunan jalan kami, karena hingga kini belum ada sinyal pembangunan jalan kami, Pak. Tolong penjelasannya, Pak," tanya Sulia Ilham Sinaga, Kepala Dusun V Raya Dolok, Desa Limbong.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sergai dari Fraksi Golkar, Samsul Bahri Purba, mengatakan jalan tersebut saat ini masih berstatus jalan kebun sehingga belum dapat dibangun menggunakan anggaran pemerintah.

"Kendalanya, apabila jalan itu tidak tercatat sebagai jalan kabupaten, bagaimana APBD itu akan masuk ke situ? Pastilah akan menyalahi. Jadi, dibuatlah jalan itu menjadi jalan kabupaten, barulah bisa dimasukkan anggaran APBD ke jalan itu," ungkapnya.

S Damanik, warga lainnya, mengatakan jalan tersebut merupakan akses masyarakat menuju sekolah di Kecamatan Dolok Merawan. Jalan itu juga menjadi penghubung dua kecamatan serta menuju Kabupaten Simalungun.

Menurutnya, meski jalan tersebut berada di wilayah perkebunan PTPN IV Regional 1 Kebun Gunung Para dan PT Bridgestone, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan pemerintah untuk tidak membangunnya.

"Aspirasi ini sudah berulang-ulang kami sampaikan, jangan alasan karena jalan ini masih status jalan kebun. Itu bukan wewenang kami. Untuk itu, kami mohon DPRD bisa membantu membangun jalan ini. Meskipun kami tahu yang bisa membangun jalan adalah Bupati, tapi melalui aspirasi ini agar DPRD bisa mengusulkan. Kami tidak pernah merasakan pembangunan jalan dari pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sergai dari Fraksi PKB, Aulis Sofyan, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas PUTR untuk membahas peningkatan status jalan tersebut agar dapat dibangun.

"Semalam saya RDP dengan PUPR, itu juga yang kami pertanyakan, itu yang kami bahas. Sampai Kepala Dinas tidak datang, saya telepon langsung. Mereka bilang SK peningkatan jalan kabupaten itu sudah di Bagian Hukum di Provinsi," katanya.

Menurut Aulis, Dinas PUTR menjelaskan bahwa proses tersebut masuk dalam SK Provinsi karena berkaitan dengan lebih dari satu kabupaten/kota. Selanjutnya, SK tersebut akan ditandatangani Gubernur.

"Jadi, saat RDP sekitar satu minggu lalu, mereka bilang masih di Bagian Hukum Provinsi. Jadi, ya kita sama-sama berjuang, bersabar, dan berdoa," ungkapnya.

Anggota DPRD Sergai dari Fraksi PPP, Marwan Ali Nasution, mengatakan pihaknya bersama anggota DPRD lainnya dalam satu dapil sepakat memperjuangkan aspirasi tersebut.

"Jadi kita sepakat di Dapil ini, ya sudah nanti kita dalam reses ini kita sama-sama teken untuk memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan kita di DPRD yang sama-sama kita satu Dapil. Mudah-mudahan, RAPBD 2027 kita masukkan," katanya.

Sedangkan anggota DPRD Sergai dari Fraksi PKS, Wildan, meminta pihak perkebunan Gunung Para mengeluarkan surat persetujuan pembangunan jalan tersebut.

"Keluarkan surat dari perkebunan bahwa bersedia untuk dibangun, sampaikan itu ke pihak manajemen, baik manajer dan seterusnya. Jadi, kita kejar di pihak kebunnya, dan kita kejar di PUTR," ungkapnya.

Dalam reses tersebut turut hadir Marwan Ali Nasution dari Fraksi PPP, Gunawan Sirait dari Fraksi PDIP, Wildan dari Fraksi PKS, Aulis Sofyan dari Fraksi PKB, Samsul Bahri Purba dari Fraksi Golkar, Camat Dolok Merawan, Kapolsek Dolok Merawan, pihak Koramil Dolok Merawan, serta puluhan masyarakat. (hm25)