Jakarta, MISTAR.ID - Sejumlah warga di wilayah Bandung Raya mengaku bingung setelah mengecek status mereka dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagian warga justru tercatat masuk desil 10, kategori yang menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Kondisi tersebut membuat sejumlah warga mempertanyakan dasar penentuan kategori desil dalam DTSEN. Mereka khawatir status tersebut bukan hanya menjadi label data, tetapi nantinya berdampak terhadap akses terhadap sejumlah layanan atau kebijakan pemerintah.

Sebagai informasi, desil merupakan klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem tersebut kini telah digantikan oleh DTSEN.

Klasifikasi desil terdiri dari 10 tingkatan. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Warga Bandung Kaget Masuk Desil 10

Gunawan (50), warga Kota Bandung, menjadi salah satu masyarakat yang mengaku terkejut setelah melakukan pengecekan mandiri.

Ia awalnya mengecek data karena penasaran. Namun, hasil yang muncul justru menunjukkan dirinya berada di desil 10.

"Tadi ngecek karena penasaran, kok ini saya masuk desil 10 yah. Udah kayak CEO aja atuh ini mah," kata Gunawan saat dikonfirmasi, Jumat (14/8/2026).

Warga dapat mengecek status desil DTSEN secara mandiri melalui situs resmi yang disediakan pemerintah. Setelah membuka laman tersebut, pengguna dapat memilih menu "Lainnya", kemudian memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mengisi kode captcha, dan memilih opsi untuk mengecek data.

Pernah Didata Petugas Sensus Ekonomi

Gunawan mengatakan sebelum informasi mengenai desil DTSEN ramai diperbincangkan, sejumlah petugas Sensus Ekonomi sempat mendatangi rumahnya.

Saat pendataan berlangsung, ia mengaku memberikan informasi secara detail mengenai kondisi ekonomi rumah tangganya, termasuk pemasukan dan pengeluaran setiap bulan.

Karena itu, Gunawan merasa heran ketika hasil pengecekan justru menempatkannya dalam desil 10. Ia mempertanyakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan tersebut.

"Logika aja atuh, masak orang mapan kayak saya tinggal di rumahnya yang posisinya di gang. Kan aneh. Makanya, saya mah bingung ini tiba-tiba masuk kategori begitu," ujarnya.

Khawatir Berdampak ke Masa Depan

Gunawan mengaku tidak terlalu mempermasalahkan apabila status desil 10 hanya berdampak pada kelayakan menerima bantuan pemerintah.

Namun, ia khawatir kategori tersebut nantinya digunakan untuk menentukan akses terhadap berbagai kebutuhan lain, termasuk pembiayaan dan pendidikan anak.

"Takutnya kan nanti ngaruh ke mana-mana. Ngambil cicilan nanti dianggap orang mapan, UKT kuliah anak nanti tinggi misalnya. Kalau cuma pelabelan doang sih enggak apa-apa, tapi kalau sampe berdampak panjang mah siapa yang mau tanggung jawab," keluhnya.

Kekhawatiran tersebut muncul karena warga belum mengetahui secara pasti bagaimana data desil akan digunakan dalam berbagai kebijakan pemerintah di kemudian hari.

Warga Ciwastra Juga Masuk Desil 10

Keluhan serupa disampaikan Hilman (31), warga Ciwastra, Bandung.

Ia mengatakan dirinya juga masuk dalam kategori desil 10 setelah petugas Sensus Ekonomi datang ke rumahnya beberapa waktu lalu.

Hilman mengaku bingung harus menyampaikan keberatan atau meminta klarifikasi kepada pihak mana apabila data yang tercatat dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Intinya mah jangan sampe malah ngerugiin masyarakat. Tiba-tiba atuh kang masuk desil 10, kaya banget dong berarti saya kalau gitu mah. Aneh lah," kata Hilman.

Fenomena tersebut membuat sebagian warga Bandung Raya mempertanyakan mekanisme penentuan desil dalam DTSEN. Mereka berharap terdapat saluran klarifikasi atau pemutakhiran data apabila hasil klasifikasi dinilai tidak menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga secara akurat.

Bagi warga, kepastian mengenai penggunaan data tersebut menjadi penting agar klasifikasi kesejahteraan tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan di kemudian hari.