Jakarta, MISTAR.ID - Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (29/9/2026).

Dalam postur APBN 2027, belanja negara ditetapkan mencapai Rp4.106,26 triliun, sementara pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, tetapi diarahkan secara terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

"Kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Defisit 2,40 persen terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya," ujar Suahasil.

Anggaran Pendidikan Rp824 Triliun

Salah satu alokasi terbesar dalam APBN 2027 ditujukan untuk sektor pendidikan. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp824 triliun untuk mendukung berbagai program pendidikan.

Anggaran tersebut mencakup sejumlah program, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, serta pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Perlindungan Sosial Rp539,7 Triliun

Selain pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial. Anggaran ini diarahkan untuk berbagai program bantuan dan perlindungan bagi masyarakat.

Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, kartu sembako, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta program perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketahanan Pangan Dapat Rp195,3 Triliun

Sektor ketahanan pangan juga menjadi salah satu fokus dalam APBN 2027. Pemerintah mengalokasikan Rp195,3 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung agenda swasembada pangan.

Anggaran tersebut diharapkan turut mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Transfer ke Daerah Rp735 Triliun

Pemerintah dan DPR juga menyepakati anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun. Anggaran ini menjadi bagian dari belanja pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik di daerah.

Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat dalam APBN 2027 mencapai sekitar Rp3.371,26 triliun, sedangkan TKD sebesar Rp735 triliun.

Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS.

Harga minyak mentah Indonesia atau ICP ditetapkan sebesar US$75 per barel. Sementara itu, lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 612,5 ribu barel per hari.

Dari sisi sasaran pembangunan, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6-6,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,3-4,87 persen.

Dengan postur tersebut, APBN 2027 akan menjadi instrumen pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kebijakan fiskal sepanjang tahun anggaran 2027.