Upah Pungut Kepling Medan Cair 16 November 2026, Ini Penjelasan Bapenda

Medan, MISTAR.ID – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, memastikan upah pungut atau insentif pemungutan pajak bagi kepala lingkungan (kepling) akan dicairkan secara serentak pada Senin (16/11/2026).

“Ini sudah disampaikan Pak Wali juga dalam Apel Gelar Pasukan di Lapangan Merdeka tadi pagi, bahwa upah pungut kepling akan dicairkan serentak hari Senin nanti,” ujar Agha kepada Mistar, Sabtu (14/11/2026).

Agha menjelaskan, besaran upah pungut yang diterima masing-masing kepling tetap mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.

“Acuan kita tetap pada aturan. Nominal yang diterima kepling nanti sama semua, tidak ada yang berbeda. Total ada sekitar 1.900 lebih kepling yang menerima. Seharusnya ada 2.001 kepling, tetapi saat ini beberapa posisi masih kosong sehingga penyaluran hanya dilakukan kepada kepling yang aktif,” jelasnya.

Ditanya mengenai alasan keterlambatan penyaluran upah pungut tersebut, Agha menyebut belum tercapainya target realisasi penerimaan pajak menjadi salah satu penyebabnya.

“Target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) itu terealisasi di Triwulan III. Berdasarkan aturan, upah pungut kepling bisa disalurkan kalau target sudah tercapai. Jadi, kalau belum tercapai tetapi sudah kita salurkan, nanti kita yang disalahkan. Pada dasarnya kita ingin cepat menyalurkan upah pungut ini, tetapi ada aturan yang harus dipatuhi dan tidak mungkin kita langgar,” ujarnya.

Menurut Agha, kesejahteraan kepala lingkungan merupakan salah satu perhatian utama Wali Kota Medan. Karena itu, berbagai hal yang berkaitan dengan kepling juga menjadi prioritas Bapenda.

“Kepling itu merupakan ujung tombak pemerintah. Sudah selayaknya kesejahteraan mereka juga harus diperhatikan. Bahkan, pada 2027, Pak Wali juga akan menaikkan gaji kepling sebesar Rp200 ribu sebagai bentuk perhatiannya. Perhatian serius Pak Wali itu juga menjadi prioritas kami, salah satunya melalui penyaluran upah pungut kepling,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis, menilai Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak adil terhadap kepala lingkungan karena belum juga menyalurkan upah pungut tersebut.

“Tahun 2025 upah pungut kepling dicairkan bulan Mei, tetapi tahun ini sampai bulan November tak kunjung disalurkan. Ini zalim terhadap kepling. Kita minta Pemko Medan segera menyalurkan upah pungut kepling karena mereka merupakan ujung tombak pemerintah,” pintanya.