Wednesday, November 11, 2026
MEDAN

DPRD Medan Minta Pemko Segera Cairkan Upah Pungut PBB Kepling

Mistar.idRabu, 11 November 2026 pukul 20.02 WIB
dprd_medan_minta_pemko_segera_cairkan_upah_pungut_pbb_kepling

Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis. (Foto: Humas DPRD Medan/Mistar)

Medan, MISTAR.ID - Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis, meminta Pemko Medan segera membayarkan upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada seluruh kepala lingkungan (kepling).

Pasalnya, kepling telah bekerja keras membantu merealisasikan target penerimaan pajak Pemko Medan. Karena itu, sudah selayaknya upah pungut tersebut diberikan kepada mereka.

“Mulai dari mengetuk pintu rumah warga, mengantar surat PBB hingga melayani masyarakat sudah dilakukan kepling. Berikan hak mereka sehingga kesejahteraan kepling di Kota Medan terjamin. Jangan sampai mereka merasa dizalimi,” ucapnya, Rabu (11/11/2026).

Reza mengatakan, jika berkaca pada 2025, upah pungut kepling dicairkan pada Mei. Namun, hingga November 2026, pembayaran tersebut belum juga terealisasi.

“Artinya, tahun ini ada kemunduran yang sangat jelas. Ini bukan soal keterlambatan biasa, tetapi soal keadilan. Kalau kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tapi bayar haknya lambat,” katanya.

Politisi Golkar itu menegaskan, upah pungut yang diberikan Pemko Medan kepada kepling bukanlah hadiah maupun bonus, melainkan hak yang telah diatur dalam ketentuan.

“Kita minta Pemko Medan tidak abai atas kondisi ini. Segera berikan hak-hak yang harus mereka dapatkan. Sekali lagi saya tegaskan, upah pungut itu hasil keringat kepling, bukan hasil belas kasihan,” tegasnya.

Reza juga mengingatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan agar tidak hanya berfokus pada target penerimaan PBB, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi para pemungutnya.

“PBB itu bisa terkumpul karena ada kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya. Jadi jangan tunggu kepling menagih baru dibayar. Itu bukan cara pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu membayar hak rakyatnya tepat waktu, tanpa harus diminta-minta,” pungkasnya. (hm25)