Pembangunan RTLH Bermasalah, Wong Chun Sen Minta Kadis PKPCKTR Dievaluasi

Medan, MISTAR.ID - Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menilai marahnya Wali Kota Medan Rico Waas saat meninjau pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jalan Air Bersih, Kecamatan Medan Kota, menjadi bukti bobroknya kinerja John Ester Lase sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

Pasalnya, program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemko Medan yang harusnya menjadi ‘hadiah’ justru menambah kesusahan masyarakat.

“Penerima bantuan program RTLH itu adalah masyarakat kurang mampu. Jadi kalau pembangunan RTLH dilakukan tidak sesuai perencanaan, apalagi tidak tuntas, sudah jelas membuat masyarakat tambah susah. Mereka harus berpikir mencari uang untuk melanjutkan pembangunan. Itu bisa kita lihat dari keluhan penerima bantuan saat Wali Kota Medan meninjau kesana,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Oleh karena itu, Wong berharap internal Pemko Medan bisa melakukan audit terhadap pembangunan RTLH tersebut guna memastikan apakah anggaran yang disediakan memang benar-benar terealisasi seutuhnya.

“Sebelum dilakukan pembangunan pasti sudah ada desain bangunannya. Mulai dari saluran air hingga kelistrikan. Tapi yang di Jalan Air Bersih sangat miris kita lihat. Bangunan hanya diplester tidak merata, saluran airnya tidak ada, dan listriknya berantakan. Kita minta diaudit pelaksanaannya itu,” kata Wong.

Dengan temuan ini, Wong sepakat dengan keinginan Rico Waas yang akan mengecek semua pembangunan program RTLH Pemko Medan. “Tidak menutup kemungkinan pembangunan RTLH yang lain juga seperti ini. Kita minta dicek semua yang sudah selesai dikerjakan,” ucapnya.

Politisi PDIP ini menegaskan Wali Kota Medan sudah sangat layak mengevaluasi John Ester Lase dari jabatannya.

“Regulasi PBG hingga maraknya bangunan liar tidak bisa diselesaikan sampai sekarang. Menjalankan program juga tidak bisa. Saya kira sudah sangat layak John Ester Lase dievaluasi. Komunikasi dengan rekan-rekan di DPRD Kota Medan juga tidak berjalan baik. Itu bisa dilihat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP),” tuturnya.