Jakarta, MISTAR.ID – Sebanyak 4.998 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Personel tersebut terdiri atas unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan dalam (Pamdal).

Secara keseluruhan, Polda Metro Jaya menyiagakan 17.628 personel gabungan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap 37 kegiatan masyarakat di wilayah hukumnya pada hari yang sama.

Dari 37 kegiatan tersebut, sebanyak 20 merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan 17 lainnya berupa kegiatan masyarakat seperti wisuda, pameran, dan dies natalis.

Wakapolda Metro Jaya Irjen Dekananto Eko Purwono meminta seluruh personel mengedepankan kesabaran, komunikasi, dan pendekatan humanis selama menjalankan tugas.

“Yang paling utama, kita semua harus benar-benar sabar dan tidak terprovokasi,” kata Dekananto dalam keterangannya, Selasa.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan sejumlah aksi tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian di antaranya kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI-Dukuh Atas, serta Silang Selatan Monas.

“Pelaksanaan tugas tetap mengedepankan pola komunikatif, pendekatan humanis, dan koordinasi agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan,” ujar Budi.

Buruh Bawa 11 Tuntutan

Aksi di depan Gedung DPR RI salah satunya digelar Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI). Massa buruh mengawal pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan agar memuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Sunarno, mengatakan aksi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 20.000 buruh.

“Kami melakukan aksi pengawalan agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan berpihak kepada kaum buruh,” kata Sunarno dalam konferensi pers di Jakarta.

Koalisi buruh membawa 11 tuntutan yang sebelumnya juga telah disampaikan kepada Kantor Staf Presiden (KSP).

Berikut tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut:

1. Mewujudkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak buruh.
2. Menjamin kepastian kerja, termasuk pembatasan pekerja kontrak dan pencegahan penyalahgunaan pemagangan.
3. Menjamin upah yang layak dan bermartabat.
4. Memberikan perlindungan bagi pekerja platform digital, ojol, kurir, pekerja media, serta pekerja yang terdampak transisi iklim.
5. Menjamin hak pesangon secara penuh dan mencegah PHK sepihak.
6. Memperkuat serikat pekerja dan menjamin kebebasan berserikat.
7. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta kesejahteraan pekerja.
8. Menegakkan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar hak normatif pekerja.
9. Memberikan perlindungan bagi buruh perempuan, termasuk kemudahan hak cuti haid.
10. Menjamin kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
11. Menyediakan program upskilling dan reskilling untuk menghadapi perkembangan teknologi dan otomatisasi.

Rekayasa Lalu Lintas Bersifat Situasional

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi aksi.

Pengaturan lalu lintas dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Pengalihan maupun penutupan jalan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan antara lain Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi, kawasan Jalan Gerbang Pemuda, serta Jalan Asia Afrika hingga Jalan Palmerah Timur di sekitar Kompleks Parlemen.

Budi mengatakan pengaturan tersebut dilakukan untuk menjaga mobilitas masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi, pendidikan, ibadah, dan kepentingan publik lainnya tetap berjalan.

Ia mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, mengikuti arahan petugas, serta menghormati masyarakat yang memiliki aktivitas lain.

“Personel di lapangan telah diarahkan untuk bertindak profesional dan humanis. Kami berharap seluruh kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan aktivitas masyarakat tetap berlangsung dengan baik,” kata Budi.