Pematangsiantar, MISTAR.ID (17/9/2026) — Sengketa Falkland/Malvinas kembali memanas. Kali ini, minyak menjadi pemicunya. Hakim Argentina memerintahkan penghentian sementara proyek Sea Lion, pengembangan ladang minyak lepas pantai yang berada sekitar 220 kilometer di utara Kepulauan Falkland/Malvinas.

Putusan hakim federal Río Grande, Mariel Borruto, pada Rabu (16/9/2026), memerintahkan Navitas Petroleum dan Rockhopper Exploration untuk tidak memulai, melanjutkan, atau menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan proyek Sea Lion. Perintah tersebut diberikan melalui langkah hukum sementara dalam perkara yang menyoroti potensi kerusakan lingkungan sekaligus persoalan kedaulatan.

Langkah ini membuka babak baru dalam sengketa Falkland/Malvinas yang selama puluhan tahun menjadi sumber ketegangan antara Argentina dan Inggris.

Proyek Minyak Sea Lion Jadi Titik Panas Baru

Sea Lion merupakan proyek minyak besar di North Falkland Basin yang dioperasikan Navitas dengan kepemilikan kerja 65 persen, sementara Rockhopper menjadi mitranya.

Navitas menyebut proyek tersebut telah memasuki tahap pengembangan setelah keputusan investasi final dan menargetkan produksi minyak pertama pada Maret 2028. Rencana tahap awal mencakup pengeboran 11 sumur bawah laut yang akan terhubung dengan fasilitas produksi terapung.

Bagi otoritas Falkland dan perusahaan pengembang, Sea Lion merupakan proyek ekonomi strategis. Namun bagi Argentina, aktivitas eksploitasi minyak di kawasan tersebut berkaitan langsung dengan klaim kedaulatan atas Malvinas.

Karena itu, sengketa Falkland/Malvinas kini tidak hanya berbicara soal wilayah, tetapi juga mengenai siapa yang berhak memberikan izin untuk mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan yang dipersengketakan.

Mengapa Hakim Argentina Menghentikan Sea Lion?

Persoalan lingkungan menjadi dasar penting dalam putusan tersebut.

Gugatan diajukan oleh kelompok pengacara lingkungan dan organisasi veteran perang Argentina yang mempersoalkan potensi dampak proyek terhadap ekosistem laut serta aspek kedaulatan.

Hakim kemudian menerapkan langkah pencegahan dengan menghentikan sementara pekerjaan proyek sampai proses penilaian dampak lingkungan yang menjadi dasar perkara dapat ditangani.

Namun, putusan ini bukan berarti pengadilan telah memutuskan sengketa kedaulatan Falkland/Malvinas. Ini merupakan tindakan sementara dalam proses hukum.

Bukan Berarti Sea Lion Tak Punya Kajian Lingkungan

Di sinilah persoalannya menjadi lebih kompleks.

Pemerintah Kepulauan Falkland sebelumnya telah menerima Environmental Impact Statement (EIS) dari Navitas untuk pengembangan Sea Lion. Dokumen tersebut menjalani konsultasi publik pada Juli hingga Agustus 2024 berdasarkan aturan lingkungan yang berlaku di Falkland.

Dengan demikian, perdebatan bukan sekadar apakah proyek tersebut memiliki kajian lingkungan.

Persoalan utamanya adalah kerangka hukum dan otoritas mana yang berwenang mengatur proyek tersebut.

Argentina memandang aktivitas itu berada dalam wilayah yang diklaimnya. Sebaliknya, Inggris dan pemerintahan Falkland mempertahankan kewenangan mereka atas wilayah tersebut dan menyatakan perusahaan beroperasi berdasarkan izin yang diterbitkan pemerintah Falkland.

Sengketa Kedaulatan Bertemu Kepentingan Minyak

Putusan pengadilan muncul ketika Buenos Aires memang sedang memperkuat tekanan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi minyak di sekitar Falkland/Malvinas.

Pemerintah Presiden Javier Milei telah memperluas langkah hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam aktivitas minyak di sekitar Falkland/Malvinas dan menyiapkan aturan untuk memperketat sanksi.

Di sisi lain, Navitas dan Rockhopper menegaskan bahwa proyek mereka beroperasi berdasarkan lisensi yang diberikan Pemerintah Kepulauan Falkland dan mendapat dukungan Inggris.

Perbedaan posisi inilah yang membuat perkara Sea Lion jauh lebih besar daripada sekadar sengketa lingkungan.

Apa Dampaknya bagi Inggris dan Proyek Sea Lion?

Bagi Inggris, perkembangan ini menambah ketidakpastian hukum dan politik terhadap investasi minyak di Falkland.

Bagi perusahaan, persoalannya juga dapat menyentuh jadwal pengembangan, biaya, perizinan, serta risiko hukum ketika berhadapan dengan pemerintah Argentina.

Putusan tersebut secara hukum memerintahkan penghentian pekerjaan yang dicakup oleh perintah pengadilan Argentina. Namun, pelaksanaan praktisnya di wilayah yang berada di bawah administrasi Falkland menghadapi persoalan yurisdiksi dan tidak otomatis dapat dipaksakan oleh Argentina.

Babak Baru Sengketa Falkland/Malvinas

Kasus Sea Lion memperlihatkan bagaimana minyak, hukum lingkungan, investasi, dan sengketa kedaulatan kini bertemu di satu titik.

Bagi Argentina, aktivitas minyak menjadi bagian dari persoalan kedaulatan Malvinas. Bagi Inggris dan pemerintahan Falkland, proyek tersebut merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan berdasarkan aturan dan izin lokal.

Putusan hakim Argentina belum menyelesaikan perbedaan tersebut.

Sebaliknya, sengketa Falkland/Malvinas kini mendapatkan medan baru: ruang hukum dan perebutan kewenangan atas sumber daya alam.

Dan selama persoalan kedaulatan belum terselesaikan, setiap pengeboran baru di kawasan itu berpotensi menjadi lebih dari sekadar proyek minyak.

(ap/buenosairesherald/todonoticias/reuters/*/hm27)