Padang Lawas, MISTAR.ID (17/9/2026) – Ribuan warga yang mengatasnamakan Dalihan Natolu Aek Nabara, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, mengepung Kantor DPRD Padang Lawas, Kamis (17/9/2026).

Massa yang berasal dari 25 desa itu mulai memadati halaman kantor DPRD sekitar pukul 10.30 WIB untuk menyampaikan aspirasi.

Mereka mendesak DPRD dan Pemkab Padang Lawas memastikan PT Sumatera Sylva Lestari dan Sumatera Riang Lestari (PT SSL-SRL) menghentikan seluruh kegiatan dalam areal kerja PBPH, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.82/KPTS-II/2021 tanggal 15 Maret 2021.

Selain itu, massa meminta DPRD dan pemerintah daerah menata ulang seluruh areal izin PT SSL-SRL secara transparan dengan melibatkan masyarakat lokal.

Tuntutan lainnya, DPRD dan Pemda diminta melindungi dan menghormati hak masyarakat yang dapat dibuktikan secara hukum, termasuk hak masyarakat adat atas tanah ulayat serta tanah yang telah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun sesuai peraturan perundang-undangan.

Aksi tersebut disambut Ketua Komisi B DPRD Padang Lawas Ibnu Kotob dan Wakil Ketua II DPRD Mhd. Dayan Hasibuan beserta anggota DPRD lainnya.

Dalam sambutannya, Ibnu Kotob mengapresiasi kedatangan warga dan menegaskan DPRD satu tujuan dengan masyarakat dalam memperjuangkan tanah ulayat di Kecamatan Aek Nabara Barumun.

"Apa yang menjadi tuntutan masyarakat hari ini akan segera kami tindaklanjuti dengan Ketua DPRD dan pemerintah daerah untuk mengagendakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang tanah ulayat," kata Ibnu.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Mhd. Dayan Hasibuan menyatakan siap berada di barisan masyarakat untuk memperjuangkan tuntutan tersebut.

"Apa yang menjadi tuntutan Dalihan Natolu Aek Nabara hari ini sama dengan harapan masyarakat Kecamatan Huragi Tinggi tempat saya berdomisili," ujarnya. (hm02)