Pematangsiantar, MISTAR.ID (17/9/2026) — Karier politik Hashim Thaçi berakhir di ruang sidang. Mantan Presiden Kosovo itu dijatuhi hukuman 25 tahun penjara oleh Kosovo Specialist Chambers (KSC) di Den Haag setelah dinyatakan bersalah atas sejumlah kejahatan perang dalam konflik Kosovo 1998-1999.

Thaçi, yang pernah menjadi salah satu tokoh penting perjuangan kemerdekaan Kosovo, terbukti bersalah atas pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, serta penahanan sewenang-wenang. Ia tetap membantah seluruh dakwaan dan memiliki hak untuk mengajukan banding.

Hashim Thaçi Terbukti Bersalah atas Apa?

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Thaçi dan tiga mantan pemimpin Kosovo Liberation Army (KLA) lainnya bertanggung jawab atas serangkaian kejahatan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai lawan atau penghambat tujuan politik dan militer KLA.

Pengadilan mencatat sedikitnya 385 orang ditahan secara ilegal, 303 orang disiksa, 49 orang mengalami perlakuan kejam, dan 96 orang dibunuh.

Menurut hakim, posisi kepemimpinan Thaçi membuatnya memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan kriminal bersama yang dilakukan oleh para terdakwa dan anggota KLA lainnya.

Namun, ada batas penting dalam putusan tersebut. Thaçi dan tiga terdakwa lainnya dibebaskan dari enam dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan karena jaksa dinilai gagal membuktikan bahwa kejahatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.

Mengapa Mantan Presiden Kosovo Diadili di Den Haag?

Meski persidangan berlangsung di Belanda, perkara Thaçi bukan ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kasus ini berada di bawah Kosovo Specialist Chambers, pengadilan khusus yang berkedudukan di Den Haag dan dibentuk berdasarkan hukum Kosovo untuk mengadili dugaan kejahatan yang berkaitan dengan anggota KLA selama konflik Kosovo.

Persidangan Thaçi bersama tiga mantan komandan KLA lainnya berlangsung selama bertahun-tahun sebelum putusan dibacakan pada 16 September 2026.

Dari Komandan KLA hingga Presiden Kosovo

Putusan ini menjadi sorotan karena Thaçi bukan figur biasa dalam sejarah Kosovo.

Saat perang berlangsung, ia merupakan salah satu tokoh politik senior KLA. Setelah konflik berakhir, Thaçi beralih ke politik dan kemudian memainkan peran penting dalam perjalanan Kosovo menuju kemerdekaan.

Ia menjabat sebagai perdana menteri dan kemudian menjadi presiden Kosovo pada 2016. Namun, pada 2020, Thaçi mengundurkan diri dari kursi presiden setelah dakwaan terhadapnya dikonfirmasi dan kemudian menjalani proses hukum di Den Haag.

Karena latar belakang tersebut, kasus ini sangat sensitif di Kosovo. Sebagian masyarakat memandang Thaçi dan KLA sebagai simbol perjuangan kemerdekaan, sementara pengadilan berfokus pada pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang dilakukan selama konflik.

Tiga Mantan Pemimpin KLA Juga Dijatuhi Hukuman

Thaçi tidak sendiri dalam putusan tersebut.

Jakup Krasniqi juga dijatuhi hukuman 25 tahun, Kadri Veseli 18 tahun, sedangkan Rexhep Selimi 13 tahun. Keempatnya dinyatakan bersalah atas sejumlah kejahatan perang, tetapi tetap dibebaskan dari dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Putusan tersebut belum final karena para terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding.

Putusan Thaçi Picu Reaksi di Kosovo

Vonis 25 tahun terhadap Thaçi langsung memicu reaksi keras di Kosovo. Sejumlah besar warga berkumpul di Pristina untuk menyaksikan pembacaan putusan melalui layar besar.

Sejumlah pendukung Thaçi menilai vonis tersebut tidak adil, sementara otoritas dan kelompok lain menekankan pentingnya proses pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang.

Bagi pengadilan, perkara ini bukanlah penilaian terhadap sah atau tidaknya perjuangan Kosovo meraih kemerdekaan. Fokusnya adalah apakah individu-individu yang diadili dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan selama konflik.

Dengan vonis 25 tahun, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah politik Kosovo kini menghadapi babak baru: proses banding atas putusan kejahatan perang yang mengakhiri perjalanan panjangnya di ruang pengadilan Den Haag.

(ksc/reuters/ap/*/hm27)