Medan, MISTAR.ID (9/8/2026) - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) per Mei 2026, meningkat di level 5,03 persen dibanding Februari 2026 yang hanya 5,02 persen.

Meski lebih baik dibanding TPT September 2025 yaitu sebesar 5,28 persen, Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, mengatakan pergeseran kualitas lapangan kerja ini makin mengkhawatirkan.

"Penurunan ini dibarengi dengan meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal. Peningkatan ini menunjukkan lapangan kerja yang tersedia kurang berkualitas," kata Gunawan, Minggu (9/8/2026).

Berdasarkan data, pada Mei 2026 porsi pekerja di sektor informal naik hingga 58,08 persen, sedangkan sektor formal mampu menyerap 41,9 persen tenaga kerja.

Kenaikan persentase paling tinggi terjadi pada pekerja bebas di luar sektor pertanian, yang naik dari 4,93 persen pada Februari 2026 menjadi 5,35 persen di Mei 2026.

Lebih jauh, Gunawan menyampaikan fakta krusial terkait berkurangnya serapan tenaga kerja di beberapa sektor strategis pada rentang Februari hingga Mei 2026.

Periode ini bertepatan dengan momen tertekannya nilai tukar Rupiah yang memicu pembengkakan biaya operasional perusahaan.

Penurunan jumlah pekerja berdasarkan sektor pada periode Februari - Mei 2026, yaitu sektor pertambangan mengalami penurunan serapan tenaga kerja sebesar 1.530 orang dengan pemicu utama adalah kontraksi kinerja biaya produksi yang naik serta regulasi izin tambang.

Sektor industri mengalami penurunan penyerapan sebesar 330 orang, karena peningkatan biaya operasional atau terjadinya efisiensi. Sedang untuk sektor Real Estate, mengalami penurunan 100 orang karena kenaikan harga material dan pengembang yang menunda proyek.

"Penurunan di sektor industri, sangat mengkhawatirkan. Karena biasanya menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah masif, penurunan juga menjadi indikasi kuat terjadinya efisiensi akibat naiknya biaya operasional perusahaan," ucap Gunawan.

Sementara itu penurunan di sektor properti yang terjadi akrena kenaikan harga material, memaksa banyak developer (pengembang) menunda pembangunan proyek rumah baru, otomatis memangkas kebutuhan tenaga kerja.

Gunawan memberikan peringatan khusus untuk sektor konstruksi. Jika rilis data penyerapan tenaga kerja triwulanan kembali diterbitkan, sektor konstruksi diprediksi akan menjadi korban selanjutnya.

Hal ini dipicu oleh dua tekanan ganda, yaitu sektor konstruksi yang sensitif terhadap perubahan harga material dasar seperti semen dan besi. Kemudian, adanya efisiensi dan pemangkasan anggaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

"Dengan adanya efisiensi dan ditambah kenailan harga bahan bangunan, maka sektor konstruksi berpeluang melakukan efisiensi mandiri yang berpotensi mengganggu serapan tenaga kerja di Sumut," ujarnya. (Amita/hm02)