Jakarta, MISTAR.ID (9/9/2026) – Perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan. Ia sudah menjadi persoalan ekonomi dan daya saing. Menunda investasi hijau sama dengan menumpuk utang di masa depan.

Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim melonjak 4 kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029.

"Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kerugian akibat perubahan iklim bisa meningkat sampai empat kali lipat," kata Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, dalam peluncuran Green Indonesia Future Initiative, GIFT, di Jakarta, baru lalu.

Selain iklim, Indonesia menghadapi 2 bom waktu lain. Sampah: Daya tampung TPA nasional diproyeksi penuh pada 2028. Beberapa kota bahkan sudah penuh sejak 2025.

Degradasi dan deforestasi diperkirakan mencapai 2,47 juta hektare pada 2045. Ancaman kepunahan flora-fauna dan hilangnya jasa ekosistem semakin tinggi.

Meski telah meratifikasi UNFCCC, implementasi di lapangan masih tertinggal.

Investasi 1 Dolar, Untung 15 DolarLaporan UNEP Hidden Assets menunjukkan aksi iklim menguntungkan.

Setiap 1 dolar AS investasi iklim dan udara bersih terpadu menghasilkan manfaat 15 dolar AS. Jika hanya manfaat pasar, rasionya 4 banding 1.

Manfaat itu berasal dari hemat energi, produktivitas naik, biaya kesehatan turun, dan kerugian yang dihindari. Secara global, dampaknya mencapai 2,8% PDB dunia pada 2035 dan 11,4% pada 2100.

Bukti nyata sudah terasa. Di NTB, 9 dari 10 kabupaten/kota berstatus awas kekeringan per Agustus 2026. Pos Hujan Bolo, Bima, mencatat 105 hari tanpa hujan.

BMKG memprediksi kemarau hingga November. Akibatnya produksi terganggu dan rantai pasok terhambat.

Modal Hijau dan Aset Terdampar

Pemerintah mulai mengarah ke investasi hijau. BKPM mewajibkan aspek ESG dalam kebijakan investasi.

Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, NEK, dan pembiayaan hijau dikembangkan karena pasar ekspor Eropa kini menyaring produk berbasis energi bersih.

Pemerintah bersama GGGI menargetkan mobilisasi investasi hijau 2 miliar dolar AS pada 2030 lewat GIFT. Implementasi NEK diproyeksi menarik 5,8 miliar dolar AS dan memangkas 570 juta ton CO2e. Namun investasi hanya mengalir jika ada proyek bankable dan kepastian regulasi.

"Pasar karbon butuh SDM yang mampu kelola data MRV dan integritas proyek," kata Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Edo Mahendra.

Pakar IPB, Prof. Rizaldi Boer, mengusulkan asuransi indeks iklim untuk petani. Pemerintah juga mengintegrasikan aplikasi AKSARA dengan climate budget tagging di platform CONNECT Kemenkeu.

Risikonya jelas: pabrik dan infrastruktur yang abai iklim bisa menjadi "aset terdampar" sebelum habis masa pakainya.

Kesimpulannya, Indonesia tak perlu memilih antara tumbuh atau hijau. Yang menentukan adalah keputusan investasi hari ini. Menunda berarti membayar jauh lebih mahal di kemudian hari.(Antara/CNBC/hm02)