Kisah tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi juga mampu meningkatkan motivasi belajar dan kehadiran siswa dari keluarga prasejahtera.

Selain menyoroti dugaan penyimpangan anggaran, Subandi mengungkapkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi E DPRD Sumut ke sejumlah dapur MBG.

Dalam sidak tersebut, pihaknya masih menemukan penyedia makanan yang menyajikan menu tidak bervariasi dan tidak sesuai standar gizi yang ditetapkan.

“Kami temukan ada dapur yang menunya telur terus. Padahal harus ada variasi seperti ayam, ikan, atau daging. Tidak boleh bolak-balik telur saja,” tegasnya.

Untuk itu, sambungnya, pihaknya meminta pemerintah dan pihak terkait tidak ragu memberikan sanksi kepada pengelola dapur yang melanggar ketentuan.

“Kalau ada yang seperti itu, sikat saja. Itu tidak benar. Program MBG harus dijalankan sesuai tujuan awalnya, yaitu memberikan makanan bergizi kepada anak-anak yang membutuhkan,” ujarnya.

Meski mengakui adanya oknum yang diduga menyalahgunakan program, Subandi menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menilai buruk keseluruhan program MBG.

Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan mulia dan telah diterapkan di berbagai negara seperti Jepang dan India selama puluhan tahun.

“Programnya bagus dan mulia. Kalau ada oknum yang korupsi atau bermain, yang diperbaiki adalah pelaksanaannya, bukan programnya,” katanya.

Subandi juga menilai pemerintah pusat menunjukkan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.

“Kita bangga dengan Pak Prabowo, sikap beliau sudah tepat dan respons cepat. Kalau ada yang salah, harus ditindak. Mau kawan, kenalan, atau dari partai sendiri, tidak boleh ada perlakuan khusus. Yang salah harus ditertibkan,” tegasnya. (hm25)