Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Subandi, menegaskan pemerintah sudah memiliki strategi tersendiri dalam mengatasi kondisi ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Sumut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sumut yang membidangi kesejahteraan rakyat tersebut saat menanggapi pertanyaan Mistar terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sebelumnya sempat menembus angka Rp18.000.

“Ini harus ditegaskan, masyarakat itu harus pakai subsidi, karena minyak untuk rakyat itu subsidi. Kalau kendaraan seperti mobil CC-nya di atas 2.500, itu sudah mobil mewah, jadi tidak boleh pakai subsidi. Jadi jangan salahi pemerintah, pemerintah sudah punya strategi atas semua ini,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Senin (15/6/2026).

Politisi Gerindra itu menilai dampak terbesar dari kenaikan harga BBM nonsubsidi lebih dirasakan oleh kalangan industri dibanding masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.

“Yang terganggu saat ini itu industri, mereka sudah berlipat-lipat kekayaannya, dan keuntungannya memeras republik ini. Tetapi subsidi kan tidak terganggu sama sekali, jadi kita harus tahu semua ini, berarti kan ada yang memainkan, nah itu dia,” tegasnya.

Ia turut membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis moneter 1998. Menurutnya, situasi yang terjadi sekarang jauh berbeda karena kebutuhan pokok masyarakat masih tersedia dan aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Pada tahun 1998, nilai tukar dolar AS masih sekitar Rp2.500. Saat itu saya juga terlibat sebagai aktivis. Jika dibandingkan dari Rp2.500 kemudian melonjak hingga Rp18.000, itulah yang bisa disebut sebagai krisis ekonomi yang sesungguhnya,” tuturnya.

Ia menjelaskan, meskipun nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Bahkan, menurutnya, nilai tukar rupiah telah menunjukkan perbaikan.

“Sebelumnya berada di kisaran Rp16.000, kemudian sempat menyentuh Rp18.000. Namun hari ini sudah turun ke sekitar Rp17.666 per dolar AS. Itu menunjukkan pemerintah mampu mengambil langkah untuk mengendalikan kondisi tersebut,” ujarnya.

Subandi menegaskan indikator krisis tidak hanya dilihat dari pergerakan kurs. Menurutnya, krisis ekonomi biasanya ditandai dengan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat secara drastis.

“Kalau dulu masyarakat harus antre membeli minyak tanah, gula, dan beras karena barangnya langka, itu baru krisis. Sekarang kebutuhan pokok masih tersedia dan masyarakat tetap bisa mengaksesnya,” katanya.