Pemimpin Dunia Lega Partai Republik Kalah di Pemilu Paruh Waktu AS

Sejumlah pendukung bersorak dalam acara malam pemilu untuk kandidat Gubernur Texas dari Partai Demokrat, Gina Hinojosa, di Austin, Texas, Selasa (3/11/2026). (foto: Ashley Landis/AP)
London, MISTAR.ID - Kekalahan telak Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat disambut lega oleh sejumlah pemimpin dunia, Rabu (4/11/2026). Mereka berharap hasil pemilu tersebut dapat mendorong perubahan kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump yang selama ini dinilai konfrontatif.
Namun, harapan itu disertai keraguan. Sejumlah pemimpin menilai kekalahan Partai Republik belum tentu mengubah sikap Trump terkait konflik dengan Iran, kebijakan tarif perdagangan, maupun dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina dan sekutu-sekutu Eropanya.
Dilansir Associated Press, Kamis (5/11/2026), Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut hasil pemilu AS sebagai bagian dari tren kebangkitan kekuatan liberal di berbagai negara, menyusul kekalahan kelompok populis sayap kanan di Hungaria, Brasil, dan Serbia.
Melalui media sosial X, Sánchez mengatakan pemilih Amerika telah memberikan suara untuk menolak kebencian, diskriminasi, penolakan terhadap perubahan iklim, serta keistimewaan kelompok elite.
“Melawan kebencian. Melawan diskriminasi terhadap perempuan. Melawan penyangkalan perubahan iklim dan melawan keistimewaan kelompok elite,” tulis Sanchez.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa tren tersebut akan terjadi di Spanyol. Sanchez dijadwalkan menghadapi pemilu pada 29 November mendatang.
Senada, Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menilai masyarakat Amerika sudah menginginkan perubahan arah politik.
“Mereka sudah muak dengan MAGA dan sekarang menginginkan arah yang berbeda. Cukup sudah polarisasi,” ujarnya.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham berharap hasil pemilu dapat mendorong Washington dan negara-negara lain lebih serius mengakhiri konflik di Timur Tengah dan Ukraina. Menurutnya, perang di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga bahan bakar dan memperberat tekanan biaya hidup masyarakat.
“Dunia kini memiliki kesempatan untuk bersatu menghadapi persoalan yang memengaruhi kita semua, yaitu biaya hidup,” kata Burnham.
Meski demikian, sejumlah pemimpin Eropa mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri AS tidak akan berubah dalam waktu dekat. Trump masih memiliki masa jabatan dua tahun dan selama ini kerap berselisih dengan negara-negara Eropa, mulai dari persoalan imigrasi, tarif perdagangan, hingga ancamannya menarik AS dari NATO.
Menteri Luar Negeri Austria Beate Meinl-Reisinger menegaskan bahwa keamanan dan kemakmuran Eropa tidak boleh bergantung pada hasil pemilu di Amerika.
“Keamanan dan kemakmuran kami di Austria dan Eropa tidak boleh bergantung pada bagaimana masyarakat di Kansas atau Iowa memberikan suara. Karena itu, kami memperkuat kemampuan pertahanan dan daya saing kami sendiri,” ujarnya.
Direktur Program AS dan Amerika Utara di Chatham House, Laurel Rapp, juga menilai kekalahan Partai Republik tidak akan serta-merta memulihkan hubungan AS dengan Eropa.
“Saya tidak memperkirakan akan ada perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintahan terhadap Eropa,” katanya.
Di kawasan Amerika Utara, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memilih bersikap hati-hati. “Kita harus menunggu dan melihat,” ujarnya.
Menteri Perdagangan Kanada Dominic LeBlanc juga belum yakin kekalahan Partai Republik akan memperkuat posisi negaranya dalam negosiasi mengakhiri perang dagang dengan AS. Namun, Perdana Menteri Ontario Doug Ford menyambut kemenangan Demokrat karena dinilai memberikan Kanada sedikit tambahan daya tawar.
“Saya sampai melakukan salto di jalan,” kata Ford menggambarkan kegembiraannya.
Sementara itu, Rusia berharap Trump tetap mempertahankan pendekatannya saat ini. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow berharap Trump “akan melanjutkan upaya-upaya perdamaiannya”, terlepas dari hasil pemilu.
Di Jerman, anggota parlemen Jürgen Hardt berharap Trump dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dalam kebijakan luar negeri.
Meski demikian, Rapp menilai Kongres AS akan lebih mudah membatasi kebijakan domestik Trump dibandingkan kebijakan luar negerinya.
“Dalam banyak instrumen kebijakan luar negeri yang dimilikinya, Trump masih memiliki keleluasaan besar untuk menggunakannya sesuai kehendaknya,” kata Rapp. (*)










































