Simalungun, MISTAR.ID - Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2026 mulai dilakukan secara serentak di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun dipercaya menjadi lokasi launching kegiatan yang berlangsung di Kantor Pangulu Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kamis (20/8/2026).

Pendataan ini akan berlangsung selama satu bulan, mulai 20 Agustus hingga 20 September 2026. Data yang dikumpulkan nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program, termasuk penanganan keluarga berisiko stunting.

Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Sumatera Utara, Mahyuzar, mengatakan dipilihnya Simalungun sebagai lokasi launching merupakan momentum penting karena kegiatan tersebut menandai dimulainya pemutakhiran data untuk seluruh Sumatera Utara.

"Launching pemutakhiran data ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, dan untuk Provinsi Sumatera Utara, launching-nya dilaksanakan di Kabupaten Simalungun," kata Mahyuzar.

Menurutnya, pendataan dilakukan menggunakan metode CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing). Dengan metode ini, kader melakukan wawancara sekaligus memasukkan data secara digital.

Kader KB yang bertugas sebagai enumerator diminta memastikan data keluarga yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemutakhiran diperlukan karena kondisi keluarga terus berubah, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk hingga terbentuknya keluarga baru.

"Data yang dikumpulkan bukan sekadar angka," kata Mahyuzar.

Di Simalungun, pendataan tahap ini dilakukan di empat kecamatan, yakni Tanah Jawa, Dolok Batu Nanggar, Girsang Sipangan Bolon, dan Bandar. Sebanyak 20 nagori menjadi lokasi pendataan dengan 200 kepala keluarga sebagai sampel.

Data yang dihimpun meliputi tiga bagian utama, yaitu data kependudukan, keluarga berencana, serta indikator pembangunan keluarga.

Bupati Simalungun yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Albert R. Saragih, meminta proses pendataan dilakukan secara jujur dan tidak hanya mengandalkan data yang sudah ada.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para kader KB yang menjadi ujung tombak kegiatan tersebut. Menurutnya, ketepatan data akan menentukan tindak lanjut program pemerintah di tengah masyarakat.

Salah satu pemanfaatannya adalah untuk menentukan sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengidentifikasi Keluarga Risiko Stunting (KRS). Data KRS nantinya dapat dimanfaatkan Dinas Kesehatan dalam menyusun intervensi.

Camat Tanah Jawa, Andi Supandri, juga memastikan pihak kecamatan memberikan dukungan terhadap kader yang turun melakukan pendataan.

Setelah pendataan berakhir pada 20 September 2026, data akan melalui proses verifikasi dan validasi sebelum diumumkan secara nasional. Data tersebut juga direncanakan terintegrasi dengan Dinas Kominfo melalui satu dashboard terpadu.

Dengan demikian, pembaruan data keluarga tidak berhenti pada proses pendataan di lapangan. Hasilnya diharapkan menjadi gambaran terbaru kondisi keluarga sekaligus pijakan pemerintah dalam menentukan program yang lebih tepat sasaran. (hm25)