Indramayu, MISTAR.ID (20/8/2026)– Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq meminta pemerintah daerah (pemda) menghitung cadangan pangan masyarakat secara berkala.

Langkah itu untuk menjaga ketersediaan pangan saat terjadi gejolak harga.

Permintaan itu disampaikan Hanif saat meninjau penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) alokasi Juli-September 2026 di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026).

"Indramayu ini penduduknya sekitar 1,9 juta. Berapa kebutuhan untuk satu sampai tiga bulan ke depan, komoditas apa saja, dan dari mana akan dipenuhi," kata Hanif.

Hanif mengatakan pemda perlu menghitung kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penduduk dan ketersediaan tiap komoditas.

Perhitungan itu harus mencakup stok di pasar dan gudang Perum Bulog.

Ia mengingatkan pemda tidak boleh hanya bergantung pada ketersediaan pangan di pasar.

Pasalnya, pasokan bisa terganggu akibat masalah distribusi maupun lonjakan harga.

"Jangan menitikberatkan pemenuhan kebutuhan hanya di pasar. Kalau di pasar sudah ada, lalu pemerintah daerah tenang-tenang saja, itu tidak boleh," ujarnya.

Menurut Hanif, pemetaan stok diperlukan agar pemda memiliki langkah antisipasi ketika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga pangan.

Ia mencontohkan Indramayu yang sudah swasembada beras dan jagung.

Namun, daerah tersebut tetap harus mendatangkan komoditas lain dari luar wilayah.

"Mungkin Indramayu untuk jagung dan beras sudah swasembada. Tetapi untuk komoditas lain harus didatangkan dari luar. Ini yang harus dirancang oleh pemerintah daerah," katanya.

Karena itu, pemda perlu menentukan sumber pasokan setiap komoditas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan produksi daerah.

Hanif menyebut pemerintah pusat memantau perkembangan harga pangan melalui sistem yang melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pangan Nasional.

Pemerintah juga menyiapkan stok beras di gudang Bulog sebagai instrumen untuk menghadapi fluktuasi harga.

Instrumen itu disalurkan melalui bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Ia menegaskan pengelolaan pangan menjadi tantangan karena Indonesia memiliki 288,3 juta penduduk yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda.

"Stabilitas pangan harus menjaga dua kepentingan. Harga di tingkat petani harus menguntungkan, sementara harga di tingkat konsumen harus tetap terjangkau," pungkasnya.(Antara/hm02)