Jakarta, MISTAR.ID – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6% pada 2027. Untuk mengejar target tersebut, investasi nasional diproyeksikan perlu tumbuh 8-9% dengan kebutuhan penanaman modal mencapai Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, energi, serta air.

Menurut Haryo, pengembangan ekonomi hijau perlu didukung ketersediaan energi bersih dan percepatan pembangunan infrastruktur digital. Kedua sektor tersebut dinilai dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan transisi energi dan pembangunan digital sebagai twin engine penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara ketersediaan energi bersih yang terjangkau dan akselerasi infrastruktur digital menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi berdaya saing global sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan jangka panjang," ujar Haryo, dilansir dari detikFinance, Senin (5/10/2026).

Ia mengatakan kebutuhan listrik nasional diproyeksikan mencapai 700-800 TWh pada 2030. Karena itu, keandalan energi hijau menjadi salah satu prasyarat untuk menopang kebutuhan tersebut.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit hingga 100 GW peak berbasis energi terbarukan.

Pemerintah juga mempercepat pembangunan jaringan transmisi listrik sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk mendukung pasokan listrik yang andal bagi sektor industri dan pusat data.

Di sisi lain, pemerataan akses listrik dilakukan melalui program Listrik Desa. Program tersebut telah menjangkau 1.505 lokasi pada 2025 dan ditargetkan mencapai 4.390 lokasi pada 2026.

Dengan perluasan tersebut, rasio elektrifikasi ditargetkan mendekati atau berada di atas 99%. Indeks ketahanan energi juga disebut meningkat hingga 7,13.

Peluang ekonomi hijau turut didukung kekayaan mineral strategis Indonesia, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara. Pemerintah mendorong hilirisasi berbasis energi bersih untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah ekosistem kendaraan listrik. Pengembangannya disebut berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga 67 kali lipat, sementara permintaan global diproyeksikan mencapai US$5,91 triliun pada 2045.

Selain mineral kritis, Indonesia juga memiliki potensi bahan baku panel surya, termasuk pasir silika. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi strategis pada rantai pasok global.

Menurut Haryo, peluang tersebut turut menarik minat kerja sama dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, khususnya dalam pengembangan teknologi transisi energi dan diversifikasi rantai pasok mineral kritis.

Dari sisi pendanaan, pemerintah mendorong penggunaan sejumlah skema pembiayaan hijau, seperti green bonds, blended finance, JETP, dan AZEC.

Upaya tersebut juga diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Vokasi agar tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan industri hijau.

"Optimalisasi potensi energi hijau dan digitalisasi secara terpadu merupakan golden moment bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai tuan rumah energi dan pemain utama transisi energi global. Melalui skema pembiayaan inovatif dan penyiapan SDM berkualitas, Pemerintah optimistis sektor ekonomi hijau dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas," tuturnya. (Detik)