Jakarta, MISTAR.ID – Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan melakukan perombakan kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Partai Golkar menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi kabinet sesuai dengan kebutuhan pemerintah. "Bagi Golkar, perombakan kabinet adalah wewenang penuh presiden," ujarnya, Kamis (17/9/2026).

Menurut Sarmuji, Prabowo tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan susunan tim yang dinilai mampu membantu pemerintah mencapai berbagai target yang telah ditetapkan.

"Presiden yang tahu kebutuhan timnya untuk dapat mencapai visi-misi dan target yang sudah ditetapkan," katanya.

Sarmuji juga menyatakan Golkar siap menerima apabila terdapat menteri dari partainya yang masuk dalam evaluasi dan kemudian terkena reshuffle. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden yang harus dihormati.

"Itu konsekuensi jika terkena reshuffle dari menyerahkan seluruhnya kepada kewenangan Presiden. Namun saya sendiri meyakini Presiden sangat perhatian kepada Golkar," tutur Sarmuji.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan melakukan reshuffle kabinet ketika pemerintahannya memasuki tahun kedua.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026). Dalam wawancara tersebut, Prabowo ditanya mengenai penilaian terhadap kinerja para menteri sekaligus kemungkinan adanya perubahan susunan kabinet menjelang dua tahun pemerintahan.

Prabowo mengatakan reshuffle dapat dilakukan apabila pemerintah membutuhkan penyesuaian posisi maupun personel. Salah satu pertimbangannya adalah memastikan seseorang berada pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.

"Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi," kata Prabowo.

Selain persoalan penempatan, pergantian pejabat juga dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang dinilai tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya atau menghadapi persoalan hukum.