Jakarta, MISTAR.ID - Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah untuk mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Menurut Prabowo, langkah tersebut tengah dibahas sebagai bagian dari upaya membangun sistem rekrutmen guru yang lebih objektif, terukur, serta mengutamakan kualitas.

"Sekarang kalau tidak salah, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat," ujar Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip dari rilis Bakom RI, Kamis (17/9/2026).

Prabowo menilai pembenahan sistem pendidikan nasional perlu dilakukan secara menyeluruh. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah proses rekrutmen sekaligus peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Ia turut menyoroti pemberian kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah yang menurutnya dapat menimbulkan sejumlah persoalan.

Prabowo mengatakan pemerintah harus melihat kondisi tersebut secara realistis, termasuk memastikan proses pengangkatan guru dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah, kemampuan, dan standar kompetensi.

Ia mempertanyakan objektivitas proses rekrutmen apabila kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tingkat pemerintah daerah.

"Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita," kata Prabowo.

Selain membahas sistem rekrutmen, pemerintah juga mempertimbangkan program pelatihan dan peningkatan kemampuan bagi para guru. Program tersebut diharapkan dapat membantu tenaga pendidik menyesuaikan diri dengan perkembangan metode pembelajaran serta teknologi di bidang pendidikan.

Prabowo juga mengungkapkan adanya gagasan untuk menjalankan program percepatan dengan melibatkan lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Mereka nantinya dapat ditempatkan untuk membantu sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.

"Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah," ucap Prabowo.

Selain merekrut lulusan perguruan tinggi, Prabowo membuka kemungkinan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang sudah bekerja untuk menjalani penugasan sementara di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Menurut dia, penugasan tersebut dapat berlangsung sekitar dua hingga tiga minggu, dengan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di masing-masing daerah.

"Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu," tuturnya.