Jakarta, MISTAR.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sebanyak 79 pemerintah daerah masih membutuhkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak Rp14 triliun.

Menurut Tito, tambahan dana sebesar Rp3,5 triliun sebenarnya sudah cukup untuk mengatasi persoalan pembayaran gaji pegawai yang saat ini terjadi.

Namun, apabila tujuannya memperbaiki kemampuan fiskal daerah agar masalah serupa tidak kembali terulang, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp14 triliun.

Bahkan, berdasarkan perhitungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dana yang diperlukan untuk menuntaskan persoalan kesulitan pembayaran gaji pegawai bisa mencapai sekitar Rp20 triliun.

"Jadi kalau belanja pegawainya 79 itu kalau nggak salah hampir Rp 3,5 triliun gitu yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp 14-an triliun. Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan beliau menghitung kira-kira hampir Rp 20 triliun," ujar Tito di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026) kemarin.

Menurutnya memang banyak sekali pemerintah daerah yang meminta tambahan dana. Namun, ketika ditindaklanjuti oleh pihaknya ke daerah banyak daerah yang sebenarnya masih bisa menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan efisiensi untuk membayar gaji pegawainya.

Nah dari banyaknya pemerintah daerah, pihaknya memetakan ada 79 daerah yang benar-benar butuh bantuan dan tak bisa lagi mengharapkan hasil DBH ataupun efisiensi anggaran.

"Ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah (APBD) tetap nggak cukup. DBH nggak ada, atau ada DBH tapi nggak cukup bayar biaya pegawai, nggak ada jalan lain ini harus top up dari Kementerian Keuangan. Dan kami hitung lebih kurang paling tidak 79," beber Tito.

Sebelumnya, Purbaya pernah mengatakan ada sekitar 400 lebih pemerintah daerah yang butuh tambahan dana. Tito pun meluruskan pernyataan itu, menurutnya yang butuh tambahan dana DAU hanya 79. Ratusan daerah yang disebut Purbaya menurutnya adalah daerah yang memiliki hak DBH, tapi belum dibayarkan pemerintah pusat.

"409 itu adalah yang DBH-nya belum dibayarkan. Ya, jadi bukan yang enggak bisa bayar, ya, yang enggak bisa bayar belanja pegawai kami lihat minimal 79," beber Tito. (Detik)