Medan, MISTAR.ID – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar seluruh kepala daerah tetap menerapkan efisiensi anggaran pada tahun anggaran 2027.

Arahan tersebut sebelumnya disampaikan Tito Karnavian di Jakarta pada Senin (3/8/2026). Menanggapi hal itu, Bobby menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

"Ya, kita akan efisiensi kalau sudah diperintahkan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (4/8/2026) sore.

Bobby mengatakan, Pemprov Sumut sebenarnya telah menerapkan efisiensi anggaran sejak awal. Sejumlah pos anggaran, seperti belanja pegawai, pelaksanaan kegiatan, hingga belanja konsumsi, terus menjadi perhatian.

"Kalau untuk pegawai itu sudah ada ketentuannya. Belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, dan Sumut masih di bawah 30 persen," ucapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemprov Sumut juga terus memperhatikan penggunaan anggaran secara efisien.

"Kegiatan yang masih bisa dilakukan di kantor akan kita laksanakan di kantor. Tapi kalau ada keterbatasan jika dibuat di kantor, boleh juga dilakukan di luar. Jadi bukan tidak boleh sama sekali, karena kalau tidak boleh sama sekali, hotel-hotel dan sektor pariwisata juga akan terdampak," ujar Bobby.

Meski demikian, Bobby menegaskan setiap kegiatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak bisa disamaratakan.

"Makanya dibilang efisiensi itu bukan berarti tidak boleh sama sekali menggunakan anggaran untuk rapat di luar kantor, tapi dibatasi. Kadang-kadang kita lihat rapat hanya dua OPD di hotel, nah ini yang tidak boleh. Kecuali kalau pesertanya banyak, silakan cari tempat yang lebih besar," tuturnya.

Bobby memastikan Pemprov Sumut akan tetap memperhatikan pos-pos anggaran yang memang menjadi sasaran efisiensi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kan sudah ada ketentuannya, seperti perjalanan dinas, makan dan minum. Jangan sampai anggaran yang dipotong justru berasal dari program-program prioritas. Itu yang kami minta di Sumut. Kalau program prioritas dipotong, malah tidak ada kegiatan sama sekali. Saya rasa itu yang dimaksud Kemendagri, yaitu memangkas anggaran yang tidak diperlukan," katanya.