Medan, MISTAR.ID - Aksi Kamisan Medan melakukan kegiatan diskusi publik yang disebut Aksi Selasa Diskusi (Sadis), sekaligus pembagian pembalut gratis kepada masyarakat di Lapangan Merdeka Kota Medan.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang mengenakan pajak pada produk pembalut wanita. Diskusi volume keempat yang membawa tema ‘Sudahlah Berdarah, Dipajaki Pula oleh Negara’ ini menyoroti beban ekonomi struktural yang dihadapi kaum perempuan.

Perwakilan Sadis, Yohana mengatakan bahwa pembalut merupakan kebutuhan dasar biologis dan kesehatan yang seharusnya diakomodir oleh negara, bukan justru dibebani pajak. Ia menilai pemerintah kerap menganggap isu kesehatan reproduksi sebagai urusan privat, padahal hal tersebut menyangkut keadilan struktural.

“Pemerintah harusnya lebih peka untuk menyusun anggaran, bukan hanya memikirkan bahwa pembalut itu untuk perempuan tetapi pembalut itu untuk kita semua, dengan isu kesehatannya, isu kemanfaatannya dan lain-lainnya,” kata Yohana saat ditemui Mistar di Lapangan Merdeka, Selasa (3/11/2026) malam.

Ia juga membandingkannya dengan fasilitas publik di luar negeri atau beberapa tempat yang mulai menyediakan pembalut gratis, serta mempertanyakan alokasi anggaran negara yang dinilai kurang berpihak pada kelompok rentan.

“Tadi diskusi, ada teman-teman yang pernah berkunjung ke Tomoro di salah satu daerah di Jakarta, mereka sudah menyediakan pembalut gratis. Tapi lucunya di (Bandara) Soekarno Hatta tidak ada sedikitpun terpikir untuk membuat pembalut gratis, bahkan anggarannya tidak ada,” tuturnya.

Sementara Danantara, kata dia, memiliki banyak alokasi anggaran. Hal ini dinilai menjadi cerminan bahwa perempuan dan kelompok rentan yang termarjinalkan tidak pernah benar-benar diperhitungkan atau dilihat oleh negara.

Selain menggelar diskusi terbuka mengenai diskursus keadilan reproduksi, massa aksi juga melakukan penggalangan open donasi sebagai bentuk kolektif rakyat melawan sistem atau rezim yang semena-mena terhadap rakyat terutama perempuan.

Kegiatan ini, kata dia, dapat membuka peluang adanya aksi lanjutan dari aliansi perempuan Kota Medan lainnya seperti Woman March. “Dan mungkin keadilan reproduksi yang tidak dipikirkan negara dan bagaimana negara selalu melakukan penindasan terhadap perempuan dan memiskinkan perempuan secara struktural,” ucapnya.

Akim, perwakilan Sadis lainnya yang juga turut ambil bagian dalam aksi ini untuk menunjukkan kesadaran kolektif bahwa isu kesehatan reproduksi perempuan adalah urusan bersama. Menurutnya, pemajakan terhadap kebutuhan biologis yang berulang ini semakin memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Jadi, ada beban ekonomi kalau misalnya itu dipajakin dan itu terus berulang di dalam siklus teman-teman yang mengalami menstruasi, contohnya teman-teman perempuan,” ujarnya.

Menurutnya, isu ini cukup penting untuk dibahas dan diperhatikan, mengingat ia pun memiliki ibu, kakak, saudara maupun teman-teman perempuan yang juga harus didukung. Maka dari itu, ia memiliki kesadaran untuk ikut bersuara di ruang yang mendiskusikan terkait kebutuhan perempuan yang seharusnya diakomodir oleh negara.

“Pesan aku, pemerintah harus lebih jeli lagi melihat kebutuhan masyarakat terutama kelompok perempuan atau kelompok lain yang butuh akses pembalut. Kalau misalnya dipajakin dalam hal yang mahal akan merugikan atau membebani secara ekonomi, di mana kondisi ekonomi kita juga lagi nggak baik-baik saja,” tuturnya.

Akim juga mengajak agar masyarakat membiasakan berbicara tentang isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para perempuan yang mau bersuara walau sulit. Mitos maupun hal-hal mengenai menstruasi yang dianggap tabu juga harus dihindari, sama seperti penggunaan kata ‘roti bantal’ saat menyebut pembalut.

“Gunakan bahasa yang seharusnya, agar stigmanya hilang dan bisa didekonstruksi lagi nilai-nilainya, supaya lebih aware dan jadinya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu memang berdasarkan pengalaman teman-teman perempuan terkait hak sanitasi, terutama pembalut,” katanya.

Penolakan pajak terhadap pembalut ini juga turut disampaikan oleh masyarakat, salah satunya Putri Ananda. Mahasiswi Universitas Dharmawangsa Medan itu dengan tegas menolak kebijakan tersebut karena menstruasi bukanlah sebuah pilihan yang dapat dikendalikan oleh perempuan setiap bulannya.

“Nggak setuju, karena itu kan kebutuhan perempuan, jadi buat apa dipajakin? Datang bulan kan bukan pilihan kita,” ucapnya.

Bersama rekan sekampusnya, Bunga yang juga menerima pembagian pembalut gratis dari Aksi Sadis itu berharap agar pemerintah dapat menghapuskan pajak atas pembalut tersebut. Mengingat masih ada kemungkinan sejumlah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli pembalut.