Medan, MISTAR.ID – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap bermasalah, terutama karena masih sering tidak tepat sasaran.

Mengingat bansos merupakan salah satu program pemerintah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, Afif mendorong perlunya penguatan payung hukum melalui revisi Peraturan Daerah (Perda).

"Agar lebih tepat sasaran, kami menyarankan agar Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan direvisi," ujarnya, Selasa (4/8/2026).

Afif menjelaskan, revisi perda tersebut bertujuan agar masyarakat yang selama ini belum terakomodasi sebagai penerima bansos dapat dijangkau.

"Kita ingin memastikan bansos yang disalurkan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang layak. Saat ini masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan, tetapi tidak mendapatkannya karena keterbatasan sistem pendataan yang berlaku secara nasional. Ini yang ingin kita benahi," jelasnya.

Dengan adanya revisi perda, Afif berharap Pemerintah Kota (Pemko) Medan dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan meski belum masuk dalam sistem pendataan nasional.

"Kita juga ingin mekanisme penetapan penerima bantuan dilakukan secara transparan. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangannya harus jelas sehingga dapat diketahui masyarakat," tegasnya.

Oleh karena itu, Afif mengatakan pihaknya mendorong agar program bantuan yang bersumber dari APBD Kota Medan memiliki fleksibilitas dan tidak sepenuhnya bergantung pada pembaruan data desil.

"Melalui perubahan regulasi ini, kita berharap penyaluran bantuan sosial ke depan tidak hanya mengacu pada data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat. Dengan begitu, program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan," pungkas politikus Partai NasDem tersebut.