Teheran, MISTAR.ID - Iran memperingatkan negara-negara tetangganya agar tidak ikut membantu kampanye tekanan ekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran. Negara yang bergabung dengan langkah Washington disebut dapat dianggap sebagai musuh dan kepentingannya menjadi sasaran balasan Iran.

Peringatan itu disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, yang pernah memimpin Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Dalam wawancara dengan televisi pemerintah IRIB, Rezaei menyerukan negara-negara di kawasan maupun dunia untuk tidak terlibat dalam "perang ekonomi" yang sedang digencarkan AS.

"Setiap negara yang ikut memberlakukan pembatasan ekonomi terhadap kami akan dianggap sebagai musuh," kata Rezaei, dilansir Al Jazeera, Minggu (23/8/2026).

Rezaei mengatakan Iran tidak akan langsung melakukan tindakan balasan. Teheran terlebih dahulu akan menempuh pembicaraan dan meminta negara yang bersangkutan menjauh dari kebijakan Washington.

Namun, jika pendekatan tersebut tidak diindahkan, Iran mengancam akan mengambil tindakan terhadap kepentingan negara tersebut.

"Kami akan menargetkan kepentingan negara itu," ujarnya.

Rezaei juga mengancam jalur pengiriman minyak dari Teluk Persia yang menjadi alternatif Selat Hormuz apabila negara-negara tetangga ikut membantu upaya AS menekan Iran.

Operation Economic Fury

Ancaman Iran muncul beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan peningkatan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Langkah tersebut menjadi bagian dari fase baru Operation Economic Fury, kampanye ekonomi pemerintahan Trump untuk semakin mengisolasi Iran. Sebelumnya, operasi itu antara lain menyasar pihak yang membeli minyak Iran atau berhubungan dengan sektor perbankan negara tersebut.

Trump pada Rabu (19/8/2026) mengatakan Washington akan menjalankan operasi ekonomi paling keras terhadap Iran. Ia juga mengancam negara yang tetap memberikan dukungan ekonomi kepada Teheran dengan konsekuensi besar.

Trump bahkan menjanjikan "economic D-Day" terhadap Iran melalui peningkatan sanksi untuk semakin menekan perekonomian negara tersebut.

Ancaman serupa disampaikan Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Ia mengatakan negara-negara harus memilih antara tetap melakukan bisnis dengan Iran atau menghadapi kekuatan sanksi pemerintah AS.

Bessent mengatakan AS akan memperluas sanksi sekunder terhadap negara maupun perusahaan yang masih berbisnis dengan Iran. Rincian langkah tersebut dijadwalkan diumumkan pada Senin (24/8/2026).

China menjadi salah satu negara yang menjadi perhatian Washington karena membeli lebih dari 80 persen minyak Iran yang dikirim ke luar negeri.

Ketegangan ekonomi itu berlangsung ketika perang AS-Israel dengan Iran mendekati enam bulan. Konflik pecah setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Iran kemudian menutup Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting dunia. Sebelum perang, sekitar seperlima minyak dan gas alam dunia melewati jalur tersebut.

Lalu lintas di Selat Hormuz hingga kini masih sangat terganggu. Iran menyatakan selat itu akan tetap ditutup hingga blokade laut AS terhadap negaranya dicabut. Teheran dan Oman juga masih membahas pengelolaan jalur tersebut, tetapi sejauh ini belum mencapai kesepakatan. (*)