Seoul, MISTAR.ID (23/8/2026) – Pemerintah Korea Selatan berencana mengaktifkan kembali Komisi Penyelidik Aset Kolaborator Pro-Jepang pada Desember mendatang.

Kebijakan ini membuka peluang penyelidikan hingga penyitaan kekayaan keluarga aktris Ha Young.

Isu ini mencuat setelah dugaan kepemilikan tanah luas milik kakek buyut Ha Young pada masa penjajahan Jepang dibawa ke sidang Majelis Nasional Korea Selatan.

Dalam rapat Komite Hukum dan Kehakiman Majelis Nasional, Sabtu (22/8/2026), anggota parlemen dari Partai Inovasi Rebuilding Korea, Park Eun-jung, membeberkan rekam jejak kakek buyut Ha Young, Ahn Sang-ho.

Berdasarkan dokumen Registrasi Survei Tanah tahun 1910-an, Ahn Sang-ho tercatat sebagai tuan tanah besar.

Ia menguasai lahan seluas 2.700 pyeong atau sekitar 8.900 meter persegi di wilayah Gunpo dan Stasiun Anyang, Provinsi Gyeonggi.

Park Eun-jung menyebut kekayaan tersebut diperoleh Ahn saat menjadi tuan tanah pada masa pendudukan Jepang, bukan semata-mata dari profesinya sebagai dokter.

Selain itu, nama Ahn Sang-ho juga tercatat pada 1916 sebagai anggota dewan pengurus Daejeong Chinmokhoe.

Organisasi ini dibentuk Pemerintah Kolonial Jepang untuk mendukung propaganda integrasi Jepang-Korea.

"Meskipun namanya sempat tidak masuk daftar resmi, kekayaan hasil kolaborasi itu harus diusut dan disita negara secara menyeluruh," ujar Park Eun-jung di hadapan Wakil Menteri Kehakiman Lee Jin-soo.

Meski tanah tersebut sudah diserahkan ke negara pada 1983 dan nama Ahn belum masuk daftar pelaku tindakan anti-nasional, Park menegaskan Undang-Undang Khusus yang baru memberi wewenang kepada komisi untuk mengkaji ulang keterlibatan, peran, hingga keuntungan yang diterima tokoh-tokoh era kolonial.

Penyelidikan terhadap keluarga Ha Young bermula dari pernyataannya sendiri di televisi pada 7 Agustus lalu.

Saat mempromosikan drama barunya, Ha Young membanggakan keluarganya yang berprofesi sebagai dokter selama empat generasi.

Ia juga menyebut kakek buyutnya sebagai dokter lulusan Jepang pertama yang pernah merawat Kaisar Gojong.Pernyataan itu memicu reaksi keras publik.

Setelah itu, banyak detail sejarah kakek buyut aktris bernama lengkap Ahn Ha-young terbongkar.

Mantan Kepala Independence Hall of Korea, Lee Jun-sik, menilai komisi yang mulai beroperasi 3 Desember mendatang berpeluang besar membahas status aset keluarga Ha Young.

Namun, ia mengakui pembuktian dan penyitaan fisik tanah era kolonial tidak mudah karena sudah lebih dari 80 tahun berlalu.

"Belum bisa dipastikan seberapa besar properti yang dapat disita. Begitu komisi berjalan, masalah ini akan dibahas dan diputuskan di sana," kata Lee Jun-sik seperti dikutip Korea Times, 19 Agustus 2026.

Ia menjelaskan sebagian besar aset milik kolaborator telah berpindah tangan melalui reformasi agraria 1948 atau dijual ke pihak lain.

Karena itu, proses hukum terbagi dua. Pertama, penyitaan langsung jika aset masih dikuasai keturunan.

Kedua, gugatan ganti rugi jika tanah sudah dijual ke pihak ketiga.Kesulitannya ada pada perhitungan nilai.

Misalnya, tanah yang dulu dijual 50 juta won kini bisa bernilai 5 miliar won. Namun pengadilan umumnya hanya memerintahkan pengembalian sesuai nilai awal.

Pakar hukum Son Soo-ho menyebut penyitaan aset adalah langkah dilematis. Sebab, hal ini mempertemukan prinsip keadilan sejarah dengan kepastian hak milik warga.

"Jika gugatan negara memenuhi syarat ketat di pengadilan, para keturunan kolaborator seharusnya tidak keberatan. Yang membuat masyarakat marah adalah ketika mereka menggugat balik, memindahkan aset ke luar negeri secara diam-diam, lalu mengkritik Korea dari luar," tegasnya.

Komisi ini diaktifkan kembali setelah UU Khusus Penyitaan Aset Kolaborator Pro-Jepang diberlakukan. Komisi pertama dibubarkan pada 2010.

Selama 4 tahun bekerja, komisi itu berhasil menyita 2.359 bidang tanah milik 168 kolaborator senilai 237,3 miliar won.

Saat ini, Kementerian Kehakiman Korea Selatan bersama tim gabungan sedang merampungkan aturan teknis sebelum komisi resmi bekerja akhir tahun ini.(CNN/hm02)