Samosir, MISTAR.ID (21/9/2026) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir menyatakan akan mengevaluasi insiden yang terjadi saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Menara Pandang Tele, Kecamatan Harian, Kamis (17/9/2026). Evaluasi tersebut termasuk dugaan pemukulan terhadap Royman Sinaga, siswa SMP yang berada di lokasi saat penertiban.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Samosir saat memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan DPRD Samosir, Senin (21/9/2026).

“Jika ada satu insiden, itu akan kita evaluasi nanti,” ujar Wakil Bupati Samosir.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari pedagang yang terdampak penertiban. Juliana, ibu Royman Sinaga, sebelumnya mengaku selain kehilangan tempat berjualan, keluarganya juga mengalami kerugian karena dagangan yang telah disiapkan tidak dapat dijual.

“Pisang dan alpukat saya busuk karena tidak bisa berjualan setelah warung dibongkar. Barang dagangan itu seharusnya dijual untuk mendapatkan uang, tetapi sekarang malah terbuang,” ujar Juliana saat ditemui di rumahnya, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Juliana, bagi keluarga pedagang kecil, hasil penjualan setiap hari sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Bagi orang lain mungkin pisang dan alpukat itu tidak seberapa. Tetapi bagi kami, itu modal dan uang untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Juliana mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan apabila pemerintah hendak melakukan penataan kawasan Menara Pandang Tele. Namun, menurutnya, penataan seharusnya tetap memperhatikan keberadaan pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari lokasi tersebut.

“Kami mau ditata, tetapi tolong diberikan jalan keluarnya. Kami juga punya keluarga yang harus dinafkahi dan anak yang harus sekolah,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati Samosir mengatakan Pemkab Samosir akan melakukan perbaikan pelayanan dan penataan kawasan Menara Pandang Tele.

Menurutnya, penataan dilakukan untuk menjaga keindahan, keteduhan, ketertiban, dan kenyamanan kawasan wisata.

“Nanti kita teknisnya bersama-sama, bagaimana kebaikannya,” katanya.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Samosir, Hotraja Sitanggang, mengatakan penertiban dilakukan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Ia menyebut Pemkab Samosir memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai salah satu dasar pelaksanaan tugas tersebut.

Hotraja juga mengatakan penataan kawasan perlu mempertimbangkan kondisi lokasi, termasuk kemiringan lahan yang disebut mencapai 45 derajat.

“Jangan hanya melihat itu, tapi bagaimana kenyamanan masyarakat kita untuk melakukan aktivitas di sana. Ke sana arahnya,” katanya.

Terkait pelaksanaan penertiban, Hotraja menegaskan bahwa arahan pimpinan adalah mengedepankan pendekatan persuasif dan humanistis.

“Tidak ada kebengisan, Pak. Jadi arahan pimpinan kita, lakukan persuasif. Lakukan dengan cara yang lebih humanistis,” ujarnya.

Pedagang Minta Ada Solusi

Juliana berharap pernyataan pemerintah mengenai pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diwujudkan dalam bentuk solusi bagi pedagang yang terdampak.

“Kami bukan orang yang punya banyak usaha. Kami hanya berjualan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau warung dibongkar, kami kehilangan tempat mencari makan,” katanya.

Ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan pembongkaran, tetapi juga memberikan kepastian mengenai tempat dan kesempatan bagi pedagang untuk kembali mencari nafkah.

“Kalau memang kawasan itu mau ditata, tolong pikirkan juga kami yang selama ini berjualan. Jangan hanya dibongkar, tetapi kami tidak tahu lagi harus berjualan di mana,” ucapnya.

Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Pemkab Samosir juga menjelaskan bahwa penataan akan mencakup persoalan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Hotraja mengatakan, apabila kawasan ditata oleh pemerintah, proses perizinan, penataan bangunan, dan persetujuan bangunan diharapkan dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Wartawan juga mempertanyakan langkah Pemkab Samosir melakukan penertiban di kawasan yang disebut berkaitan dengan kawasan hutan dan kewenangan pemerintah pusat. Saat RDP beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, mengatakan supaya tidak ada tindakan apa pun sebelum ada kesepakatan bersama. RDP tersebut juga dihadiri pihak Satpol PP Pemkab Samosir.

Hotraja mengatakan persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari aspek ketenteraman dan ketertiban umum.

Sebelumnya, DPRD Samosir juga telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan pedagang di kawasan Menara Pandang Tele. Dalam rapat tersebut, menurut penjelasan pejabat Pemkab Samosir, seluruh pihak diminta menahan diri dan tidak melakukan aktivitas sambil menunggu proses penataan.

“Yang saya tahu tidak ada aktivitas, artinya semua dulu menahan diri sambil kita melakukan penataan,” katanya.

Wartawan juga mempertanyakan informasi mengenai adanya permohonan Pemkab Samosir kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII terkait pengelolaan kawasan tersebut.

Namun, dalam sesi tanya jawab tersebut belum dijelaskan secara terperinci mengenai status permohonan tersebut maupun kepastian tempat berjualan bagi pedagang setelah penataan.

Sementara itu, terkait dugaan pemukulan terhadap anak di bawah umur saat penertiban, Wakil Bupati Samosir menyatakan akan melakukan evaluasi apabila memang terjadi insiden.

Sebelumnya, Juliana berharap evaluasi tersebut tidak hanya berhenti pada persoalan penertiban, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan pedagang.

“Kami hanya meminta pemerintah melihat keadaan kami. Jangan sampai setelah warung dibongkar, kami juga kehilangan mata pencaharian,” pungkasnya. (hm27)