Paris, MISTAR.ID - Gelombang demonstrasi besar kembali mengguncang Prancis, Kamis (5/11/2026). Aksi yang melibatkan lebih dari 600.000 orang di berbagai wilayah itu diwarnai bentrokan dengan aparat, pembakaran fasilitas umum, hingga kebakaran sebuah sekolah di Tournefeuille, dekat Toulouse.

Dilansir Daily Mail, Jumat (6/11/2026), bentrokan terjadi di sejumlah kota, termasuk Lyon, Bordeaux, Nantes, Pau, Orleans, Rennes, dan Toulouse. Di Lyon, demonstran bertopeng melemparkan benda ke arah kendaraan polisi hingga memicu bentrokan dengan petugas antihuru-hara. Sementara di Bordeaux, massa membakar tempat sampah di tengah jalan.

Insiden paling serius terjadi di Tournefeuille. Sekelompok orang bertopeng menerobos Lycee Francoise dan memicu kebakaran pada Kamis pagi. Para siswa dievakuasi ketika api mulai membesar.

Seorang guru kepada media La Depeche menggambarkan situasi tersebut menyerupai perang gerilya.

"Mereka datang untuk menghancurkan semuanya," ujarnya.

Guru itu menegaskan bahwa aksi tersebut bukan demonstrasi mahasiswa, melainkan tindakan perusakan.

"Mereka bukan siswa yang datang untuk menyampaikan tuntutan, melainkan orang-orang yang datang untuk meneror, menjarah, dan membakar. Dan mereka berhasil," katanya.

Ratusan petugas tanggap darurat dikerahkan untuk menangani kebakaran. Api berhasil dikendalikan, meskipun bangunan administrasi mengalami kerusakan cukup parah. Tidak ada laporan korban luka serius.

Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan lebih dari 600.000 orang mengikuti demonstrasi. Namun, serikat pekerja CGT menyebut jumlahnya mencapai hampir 1,6 juta orang dalam lebih dari 200 aksi.

Di Paris, demonstrasi berlangsung relatif damai dan diikuti mahasiswa, pekerja, serta pensiunan. CGT memperkirakan sekitar 350.000 orang turun ke jalan di ibu kota.

"Kami akan melanjutkan perjuangan selama diperlukan untuk memaksa pemerintah dan para pengusaha memenuhi tuntutan kami," demikian pernyataan CGT.

Tuntut Kenaikan Upah Minimum 10 Persen

Demonstrasi bermula pada September dari protes siswa terkait kekurangan tenaga pengajar dan pendanaan pendidikan. Gerakan kemudian meluas dengan melibatkan pekerja yang menuntut kenaikan upah, perlindungan pensiun, serta bantuan menghadapi lonjakan biaya hidup.

Serikat pekerja sektor publik dan swasta menuntut kenaikan upah minimum 10 persen, peningkatan gaji, reformasi perpajakan, serta perbaikan kondisi pendidikan.

Marylise Leon dari Konfederasi Demokratik Buruh Prancis (CFDT) menyebut aksi tersebut akan menjadi mobilisasi besar.

"Ini akan menjadi mobilisasi yang kuat," katanya.

Serikat pekerja juga memperingatkan ancaman resesi dan meningkatnya rencana pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dari bahan bakar, makanan, biaya sewa, gas hingga listrik, semuanya naik kecuali upah dan pensiun," demikian pernyataan bersama serikat pekerja.

Dampaknya, sekitar sepertiga sekolah menengah dilaporkan tutup atau tidak beroperasi normal. Transportasi umum terganggu di sejumlah wilayah, sementara Menara Eiffel juga ditutup selama demonstrasi.

70.000 Personel Keamanan Dikerahkan

Untuk mencegah terulangnya kerusuhan pada 17 Oktober, pemerintah mengerahkan sekitar 70.000 polisi dan gendarmerie. Pengamanan diperkuat kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, helikopter, serta unit militer.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez memperingatkan aparat akan merespons tegas segala bentuk kekerasan.

Pemerintah menyalahkan kelompok radikal kiri bertopeng dan pelaku penjarahan atas kerusuhan. Sebaliknya, sejumlah politisi sayap kiri menilai strategi pengendalian massa aparat turut memperburuk situasi.

Jean-Luc Melenchon dari France Unbowed mengkritik penggunaan gas air mata terhadap demonstran yang dinilainya beraksi damai.

"Sepertinya konfrontasi justru menjadi tujuan dari strategi pengendalian ketertiban umum ini. Ini menyedihkan," katanya.

Juru bicara pemerintah Maud Bregeon menegaskan pemerintah tidak ingin kerusuhan 17 Oktober terulang.

"Kami sangat waspada karena mengulangi kejadian 17 Oktober sama sekali bukan pilihan," ujarnya.

Gelombang protes tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron menjelang pemilihan presiden pada Mei mendatang. Macron tidak dapat kembali mencalonkan diri setelah menyelesaikan dua periode jabatan.

Marine Le Pen dari National Rally dan Melenchon disebut sebagai tokoh oposisi yang berpotensi berhadapan pada putaran kedua. Le Pen sendiri masih menghadapi proses banding atas vonis terkait penyalahgunaan dana publik Parlemen Eropa.

Seorang pejabat yang dekat dengan Macron mengatakan pemerintah ingin meredakan ketegangan sebelum kampanye pemilihan dimulai.

"Tujuan dalam beberapa pekan mendatang adalah mengembalikan situasi yang sudah meluap ini ke kondisi normal dan memulai pemilihan presiden dalam suasana setenang mungkin," ujarnya.

Namun, kenaikan biaya hidup, ketimpangan sosial, persoalan pendidikan, dan ketidakpastian masa depan generasi muda masih menjadi sumber ketidakpuasan. Demonstrasi serupa juga mulai bermunculan di Denmark, Jerman, dan Italia dengan keterlibatan besar kaum muda. (*)