Samosir, MISTAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir diminta menyesuaikan penganggaran program dengan persoalan sanitasi dan kesehatan lingkungan yang ditemukan melalui pemutakhiran Environmental Health Risk Assessment (EHRA) 2026.

Hasil pemutakhiran studi EHRA tersebut dipublikasikan dalam Pertemuan Publikasi Hasil Pelaksanaan Pemutakhiran Studi EHRA Kabupaten Samosir Tahun 2026 di Aula Guest House12, Kecamatan Pangururan, Kamis (20/8/2026).

Studi yang dilakukan di 50 desa itu memotret kondisi sanitasi masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta berbagai risiko kesehatan lingkungan. Hasil pemetaan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan program penanganan.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, Hotraja Sitanggang, mengatakan hasil EHRA juga menjadi rujukan dalam menyusun dan mengusulkan program keciptakaryaan kepada pemerintah pusat.

“Studi EHRA ini menjadi salah satu persyaratan atau rujukan untuk mengusulkan program-program keciptakaryaan di Kabupaten Samosir, misalnya kawasan kumuh, bedah rumah, sanitasi dan lain sebagainya,” ujar Hotraja.

Menurutnya, pemetaan yang dilakukan melalui EHRA telah memberikan gambaran mengenai persoalan sanitasi di masyarakat. Karena itu, hasil studi tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar menghasilkan perubahan.

“Dari potret itulah harus kita susun aksi-aksi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi sehingga ada perubahan,” katanya.

Hotraja meminta persoalan yang ditemukan dalam studi EHRA menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian ialah sarana mandi, cuci, kakus (MCK) serta ketersediaan sumber air.

“Persoalan MCK yang belum memadai maupun kebutuhan sumber air membutuhkan penanganan lintas sektor,” katanya.

Ia menilai penanganan sanitasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Koordinasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Kesehatan perlu diperkuat agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara terpadu.

Tanggung jawab tersebut juga melibatkan pemerintah desa, kecamatan dan puskesmas sesuai kewenangan masing-masing.

“Setiap pribadi punya tanggung jawab. Kepala desa juga kalau bisa dilakukan apa yang bisa dilakukan untuk perubahan, camat, kepala puskesmas juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Selain sanitasi, pengelolaan sampah menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Hotraja mendorong pemilahan dilakukan sejak tingkat rumah tangga sebelum sampah masuk ke tahapan pengelolaan berikutnya.

“Pengolahan sampah itu dimulai dari rumah tangga, pemilahan. Kalau Dinas Lingkungan Hidup membagi tong sampah, harus dengan pola itu, ada organik dan nonorganik,” katanya.

Hotraja juga mengaitkan kondisi sanitasi, persampahan dan PHBS dengan sektor pariwisata. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan sehat penting untuk mendukung citra Kabupaten Samosir sebagai daerah tujuan wisata.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, dr. Dina Hutapea, mengatakan pemutakhiran EHRA melibatkan berbagai sektor agar hasilnya dapat menjadi dasar bersama dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan penerapan PHBS.

“Harapan kami dari Dinas Kesehatan, dengan pertemuan ini kami melibatkan semua lintas sektor terkait supaya PHBS dan juga kesehatan lingkungan di Kabupaten Samosir bisa sesuai dengan standar,” ujar Dina.

Ia berharap hasil studi tersebut ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, desa dan kelurahan melalui kerja sama sesuai tugas masing-masing.

“Dengan adanya studi ini, semua OPD terkait sampai ke kecamatan, desa dan kelurahan bisa bekerja sama sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa ditingkatkan di Kabupaten Samosir,” katanya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, sejumlah pimpinan OPD, camat, kepala desa serta pemangku kepentingan terkait.[]