Karo, MISTAR.ID – Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, mendatangi kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk mendesak pemberian kompensasi khusus bagi siswa yang jatuh sakit akibat dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kunjungan tersebut dilakukan Iriani pada Selasa (15/9/2026). Ia menyampaikan tuntutan tersebut setelah sebelumnya DPRD Karo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat dan orang tua siswa yang terdampak.

Iriani mengatakan, tuntutan kompensasi menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam RDP tersebut. Menurutnya, dampak insiden tidak hanya dirasakan para siswa, tetapi juga orang tua mereka.

“Dampak insiden ini tidak hanya dirasakan oleh para siswa, tetapi juga oleh orang tua mereka. Kesejahteraan psikologis baik anak-anak maupun orang tua turut terdampak, mengingat beberapa siswa harus keluar-masuk rumah sakit berulang kali untuk menjalani perawatan jangka panjang,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (18/9/2026).

Ia menilai kondisi tersebut juga menambah beban finansial keluarga. Terlebih, sebagian besar orang tua siswa yang terdampak menggantungkan penghasilan dari bertani maupun bekerja sebagai buruh tani.

Karena itu, Iriani berharap BGN dan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi para siswa di Kabupaten Karo, termasuk perlindungan serta jaminan perawatan bagi mereka yang jatuh sakit akibat dugaan keracunan MBG.

“Pemerintah Kabupaten Karo dan instansi terkait telah mengambil sejumlah langkah tindak lanjut. Langkah-langkah tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan ulang serta persiapan dukungan pemulihan psikologis bagi para siswa yang terdampak,” tuturnya.

Meski demikian, Iriani menegaskan langkah penanganan tersebut perlu dipastikan keberlanjutannya hingga para siswa benar-benar pulih.

“Terkait tuntutan orang tua mengenai pemulihan psikologis, saya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ulang juga telah dilaksanakan. Kami mengapresiasi hal tersebut. Akan tetapi, penanganan ini harus terus dipantau hingga anak-anak pulih sepenuhnya,” ucapnya.

Mengenai hasil uji sampel makanan, Iriani menyatakan pihaknya juga telah meminta klarifikasi atas hasil yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, termasuk tindak lanjut pemeriksaan di tingkat pusat.

Sementara itu, terkait proses hukum, DPRD Karo juga telah menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum dan meminta agar hasilnya diumumkan kepada publik setelah seluruh penyelidikan rampung.

"Apa yang kami bawa ke sini adalah aspirasi masyarakat. Kami datang tanpa agenda tersembunyi. Kami hanya mencari jawaban yang dapat kami sampaikan kembali kepada para orang tua yang sedang menunggu di daerah kami. Jika belum ada jawaban, kami tentu akan kembali," tegas Iriani.

Evaluasi Menyeluruh

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, yang juga Anggota Komisi XIII DPR RI menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG. Ia juga menyarankan agar kelanjutan program tersebut ditinjau kembali jika masalah serius di tengah masyarakat terus berlanjut.

“Namun, jika program tersebut tetap dijalankan, kami mengusulkan perubahan metode penyaluran dengan memberikan bantuan tunai langsung kepada orang tua siswa,” katanya.

Menurutnya, penerima manfaat perlu diseleksi karena tidak semua siswa membutuhkan MBG. Anggaran dapat dialihkan untuk inisiatif pengentasan kemiskinan yang lebih mendesak.

Menyikapi tuntutan kompensasi, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan pihaknya belum dapat memberikan jawaban karena memerlukan keterlibatan kementerian dan lembaga negara terkait lainnya.

“Mengenai tuntutan kompensasi, kami belum dapat memberikan jawaban saat ini karena masalah tersebut memerlukan keterlibatan kementerian dan lembaga negara lainnya. Kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut mengenai isu ini," ujarnya.

Meski demikian, ia menyambut baik usulan dan masukan yang disampaikan oleh jajaran DPRD Kabupaten Karo dan jajarannya terkait beberapa permintaan bantuan kompensasi tersebut.

"Kami menghargai pandangan dan masukan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Karo. Kami menanggapi hal ini dengan serius sembari terus menyempurnakan dan memperbaiki pelaksanaan program MBG,” ucapnya.[]