Jakarta, MISTAR.ID - Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Menanggapi hal tersebut, PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan sikapnya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. "Soal reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Kita hormati hak tersebut," ujarnya, Jumat (18/9/2026).

Menurut Andreas, Prabowo tentu memiliki pertimbangan sendiri mengenai sosok yang dinilai tepat untuk mengisi posisi di kabinet. Ia juga menyinggung sejumlah kegiatan retreat yang telah dilakukan jajaran kabinet.

"Presiden tahu siapa yang terbaik, siapa yang tepat untuk posisi di kabinetnya. Kabinet pun sudah beberapa kali melakukan retreat sehingga seharusnya paham apa yang harus dikerjakan," katanya.

Andreas menegaskan Prabowo juga telah mengetahui sikap politik PDIP yang memilih berada di luar kabinet sebagai penyeimbang. Menurutnya, posisi tersebut bahkan pernah mendapat apresiasi dari Prabowo dalam sejumlah kesempatan.

"Presiden pun tahu posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang yang berada di luar kabinet, dan di dalam beberapa kesempatan beliau pun mengapresiasi posisi PDI Perjuangan," ucap Andreas.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan tidak menutup kemungkinan melakukan reshuffle ketika pemerintahannya memasuki tahun kedua. Ia menilai para menteri telah memiliki cukup waktu untuk menunjukkan kinerja masing-masing. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Prabowo menjelaskan tidak seluruh kementerian berada di posisi yang sama dalam menjalankan agenda pemerintah. Sejumlah kementerian disebut tidak berada di garis depan, tetapi tetap bekerja sesuai kewenangan dan inisiatif masing-masing.

Terkait kemungkinan reshuffle, Prabowo mengatakan perombakan dapat dilakukan untuk menempatkan seseorang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pergantian juga dimungkinkan apabila seorang pejabat dinilai tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya atau menghadapi persoalan tertentu.