Manggarai Barat, MISTAR.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya menyangkut penanganan korban luka dan meninggal dunia.

Pemerintah juga berupaya memastikan listrik, jaringan telekomunikasi, bahan bakar minyak (BBM), serta pasokan logistik kembali tersedia bagi masyarakat terdampak.

"Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk [warga] yang luka," ujar Tito dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang digelar secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta sejumlah pejabat terkait.

Tito mengapresiasi respons cepat berbagai pihak dalam memulihkan fasilitas dasar yang terdampak gempa. Ia secara khusus menyoroti upaya PT PLN dan operator telekomunikasi dalam mengembalikan jaringan listrik serta komunikasi.

Menurutnya, dua layanan tersebut sangat penting dalam situasi bencana karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga sekaligus koordinasi petugas di lapangan.

Selain jaringan listrik dan komunikasi, pemerintah juga mendorong percepatan pembukaan akses jalan yang terdampak. Jalan yang kembali berfungsi akan memudahkan pergerakan masyarakat sekaligus memungkinkan alat berat masuk ke wilayah yang membutuhkan penanganan.

Tito juga meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pemulihan infrastruktur, tetapi memastikan kondisi warga terdampak turut terdata dengan baik.

Pemda diminta melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang hingga berat.

Pendataan juga diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian dapat segera dipenuhi.

Di sisi lain, Mendagri meminta pemda mendata kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan, mulai dari kantor pemerintah kabupaten hingga kantor desa dan kecamatan. Pendataan ini diperlukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan fasilitas pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan.

“Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat. Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana,” ujar Mendagri.