Tapteng, MISTAR.ID – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Masinton Pasaribu tengah menghadapi dinamika politik setelah muncul wacana pemakzulan yang sempat didorong sejumlah partai politik di DPRD Tapteng.

Lima partai yang sebelumnya menyatakan sikap terkait wacana tersebut yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Namun, belakangan Partai Gerindra menarik diri dari pernyataan bersama tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap stabilitas pemerintahan di Tapanuli Tengah.

Wacana pemakzulan pertama kali mencuat setelah Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah, Hazmi Arif Simatupang, menyampaikan sejumlah alasan terkait kinerja pemerintahan daerah.

Soroti Pengelolaan APBD

Hazmi sebelumnya menyebut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapanuli Tengah menjadi salah satu persoalan yang dipermasalahkan.

Ia menyoroti rendahnya realisasi anggaran 2026 yang hingga Agustus disebut baru berada di kisaran 30 persen. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Hazmi menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan anggaran.

Persoalan penanganan bencana juga menjadi sorotan. Lima partai tersebut sebelumnya menilai respons Pemkab Tapteng terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 belum maksimal.

Penyaluran bantuan bagi korban banjir dan pelaksanaan program beasiswa yang bersumber dari APBD juga dipersoalkan.

Hazmi kala itu menyatakan pihaknya mempertimbangkan langkah politik melalui DPRD, termasuk kemungkinan pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.

Masinton Sebut Ada Politisasi Bencana

Masinton Pasaribu membantah tudingan tersebut dan menilai isu pemakzulan tidak terlepas dari dinamika politik pasca-Pilkada Tapteng 2024.

Menurut Masinton, pihak-pihak yang mendorong isu tersebut merupakan kelompok politik yang belum menerima hasil Pilkada.

“Itu segelintir kelompok politik yang belum move on sejak pilkada. Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat Pilkada paslon yang mereka usung dikalahkan rakyat Tapanuli Tengah,” kata Masinton, Sabtu (5/9/2026).

Ia juga menuding adanya upaya mempolitisasi bencana yang terjadi di Tapanuli Tengah.

Masinton menyebut DPRD Tapteng belum membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan wilayah setelah bencana.

Bupati yang sebelumnya pernah menjadi anggota DPR RI itu juga mengatakan bahwa isu pemakzulan bukan hal baru di Tapanuli Tengah. Menurutnya, wacana serupa pernah muncul terhadap tiga penjabat (Pj) Bupati Tapteng sepanjang periode 2022 hingga 2024.

PDIP Sebut Persoalan Bisa Diselesaikan

Dari internal PDI Perjuangan, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik daerah.

Andreas meyakini Masinton bersama DPRD Tapteng dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui komunikasi dan koordinasi.

“Ini dinamika biasa di daerah yang akan diselesaikan oleh Bupati Masinton dan rekan-rekan DPRD-nya di Tapteng,” ujar Andreas, Kamis (10/9/2026).

PDIP juga meyakini wacana pemakzulan tersebut tidak akan berujung pada pemberhentian Masinton sebagai Bupati Tapanuli Tengah.

Gerindra Tarik Diri dari Pernyataan Pemakzulan

Situasi berubah setelah Hazmi Arif Simatupang menyatakan menarik kembali pernyataan yang sebelumnya disampaikan dalam sikap bersama lima partai.

Hazmi menegaskan Partai Gerindra tidak lagi terlibat dalam pernyataan mengenai pemakzulan Masinton.

“Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama 5 partai politik,” ujar Hazmi.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo kemudian menjelaskan bahwa pernyataan Hazmi tersebut disampaikan tanpa koordinasi dengan DPD maupun DPP Gerindra.

Menurut Ade Jona, Gerindra justru mendukung stabilitas pemerintahan Tapanuli Tengah dan meminta seluruh pihak mengutamakan koordinasi, terutama dalam menghadapi proses pemulihan pascabencana.

“Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra itu di luar koordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng,” kata Ade Jona.

Mendagri