Medan, MISTAR.ID - Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Sutrisno Pangaribuan, memastikan pihaknya akan mendorong dan membantu Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, untuk segera menuntaskan berbagai keluhan masyarakat, khususnya penanganan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025 lalu.

“Jika Masinton membutuhkan bantuan dari PDIP maka akan kita bantu. Terbukti kemarin saat bencana kita turun, bahkan perayaan Natal Nasional PDIP se-Indonesia dilaksanakan di Tapteng. Itu sebagai bukti bahwa kita berkomitmen membantu bupati melayani masyarakatnya,” ujarnya kepada Mistar, Jumat (24/7/2026).

Menurut Sutrisno, persoalan penanganan bencana di Tapteng terkendala sulitnya mendapatkan lahan yang luas. Hal itu disampaikannya setelah menerima sejumlah informasi terkait upaya Pemkab Tapteng membangun hunian sementara maupun hunian tetap bagi korban bencana.

“Kenapa di Tapsel agak mudah dilakukan pembangunan, karena di sana ada lahan eks PTPN. Sementara di Tapteng banyak perkebunan swasta. Maka ini yang kita dorong kepada Masinton untuk berkomunikasi dengan pihak perkebunan swasta,” ucapnya.

Ia menilai sudah seharusnya perusahaan perkebunan swasta di Tapteng menghibahkan atau menyediakan sebagian lahannya untuk pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, permintaan sekitar 20 hektare dari ribuan hektare lahan perkebunan merupakan langkah yang layak demi kepentingan kemanusiaan.

“Tetapi kami belum sempat bertemu dengan Masinton. Mungkin melalui Mistar ini kita bisa menyampaikan kepada Masinton agar meminta lahan perkebunan swasta di sana, tentu dalam rangka kemanusiaan dan kepentingan masyarakat banyak. Sehingga sebagian lahan HGU mereka bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hunian,” tegasnya.

Ia juga mengakui kondisi sungai di Kecamatan Tukka masih menjadi persoalan karena mengalami pendangkalan. Menurutnya, diperlukan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul permanen agar banjir tidak terus berulang saat hujan deras.

“Sementara untuk membangun tanggul permanen butuh waktu. Yang kita lihat, endapan tanah dan pasir itu belum dinormalisasi. Sungainya harus diperdalam dulu, kemudian dibangun tanggul beton permanen, dan itu membutuhkan waktu,” katanya.

Meski demikian, Sutrisno menegaskan PDIP telah menugaskan Masinton Pasaribu untuk hadir melayani masyarakat Tapteng. Karena itu, bupati diminta menggerakkan seluruh stakeholder dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kalau ada tanah pemerintah di sana silakan langsung diminta, karena untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau perkebunan swasta tidak mau memberikan lahan, perlu dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” katanya.

Menurutnya, Kementerian PKP memiliki kewenangan untuk membantu penyediaan lahan. Karena itu, pemerintah pusat juga harus mengambil langkah tegas terhadap perusahaan perkebunan swasta di Tapteng.

“Apalagi Menteri PKP saat ini, Maruarar Sirait, dekat dengan para pengusaha, khususnya kelompok usaha besar. Jika Masinton tidak bisa melakukan komunikasi, maka kami akan ikut berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga beban penyediaan lahan tidak hanya ditanggung bupati, tetapi juga pemerintah pusat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sutrisno menekankan bahwa mencari lahan yang luas bukan perkara mudah. Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan hunian korban bencana membutuhkan campur tangan pemerintah pusat sehingga tidak tepat jika seluruh kesalahan dibebankan kepada bupati.