Jakarta, MISTAR.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah ditutup sementara setelah diketahui belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pemenuhan standar higiene dan sanitasi bukan sekadar kelengkapan administratif. Persyaratan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap aman dan memenuhi standar kesehatan.

"SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," kata Sudaryono, dikutip dari laman resmi BGN, Selasa (8/9/2026).

Hampir 2.000 Dapur MBG Belum Daftar SLHS

BGN sebelumnya melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjalankan program MBG.

Dari jumlah awal 27.485 dapur, hasil penyisiran membuat penetapan sementara menjadi 27.022 dapur. Dalam pembaruan data hasil koordinasi BGN dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 dapur yang belum mendaftarkan SLHS ke Dinas Kesehatan di wilayah masing-masing.

Sudaryono menekankan bahwa persoalannya bukan sekadar pengajuan sertifikat yang belum selesai. Ribuan dapur tersebut disebut bahkan belum melakukan proses pendaftaran.

"Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali," tegasnya.

Wilayah 2 Paling Banyak Terdampak

Dari total 1.999 dapur yang dikenai penutupan sementara, jumlah terbesar berada di Wilayah 2, yakni mencapai 1.417 dapur.

Berikut rinciannya:

1. Wilayah 1: 351 dapur SPPG
2. Wilayah 2: 1.417 dapur SPPG
3. Wilayah 3: 231 dapur SPPG

Dengan keputusan tersebut, operasional ribuan dapur untuk sementara dihentikan sembari BGN melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

BGN Lakukan Investigasi

Sudaryono menyatakan penutupan bukan sekadar pemberian sanksi, tetapi bagian dari proses investigasi untuk memastikan seluruh dapur memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

"Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," ujarnya.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG. Program yang menyasar masyarakat dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan ketat karena kesalahan dalam pengelolaan makanan berpotensi berdampak langsung terhadap penerima manfaat.

BGN pun menempatkan kepatuhan terhadap standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan sebagai syarat utama sebelum dapur SPPG dapat kembali menjalankan pelayanan MBG.