Medan, MISTAR.ID - Pengamat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menilai kebijakan transisi energi Indonesia di sektor transportasi menghadapi ujian krusial, mengingat alokasi insentif negara sering kali lebih mengutamakan kendaraan pribadi dibandingkan mengatasi akar permasalahan mobilitas perkotaan, yaitu transportasi umum.

Menurutnya, selama masa kampanye pemilihan presiden 2024, pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memaparkan komitmen strategis serta visi untuk membenahi transportasi umum dan mobilitas perkotaan.

“Salah satu fokus utamanya adalah penguatan dan perluasan subsidi transportasi umum di kota-kota besar. Dalam debat resmi pemilihan presiden 2024, Gibran menekankan pentingnya penyediaan transportasi perkotaan yang aman dan nyaman, dengan memprioritaskan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak,” ujarnya pada Mistar, Sabtu (12/9/2026).

Ia mengatakan, meskipun pemerintah telah memberikan insentif, khususnya berupa pengurangan PPN dari 11 persen menjadi 1 persen bagi bus listrik yang memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, harga beli yang relatif tinggi masih menjadi hambatan utama bagi banyak pemerintah daerah yang ingin mengadopsi kendaraan transportasi umum ramah lingkungan ini.

Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp3 triliun dalam bentuk subsidi sebesar Rp3 juta per unit untuk mendukung target penyediaan 1 juta sepeda motor listrik. Padahal, dana tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membiayai dan mengembangkan transportasi umum di 120 kota di Indonesia.

“Hingga saat ini, baru sekitar 8,3 persen atau 46 dari 552 pemerintah daerah di Indonesia yang telah mengembangkan sistem transportasi umum berbasis skema Buy The Service (BTS). Cakupan ini hanya meliputi 13 dari 38 provinsi (34,2%), yang mencakup 19 dari 98 kota (19,3%) dan 16 dari 416 kabupaten (3,84%),” kata akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

Sementara itu, ia menyampaikan program Teman Bus yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan menggunakan skema BTS untuk menyubsidi angkutan massal perkotaan telah didanai oleh APBN sejak diluncurkan pada akhir tahun 2020 lalu.

Selain itu, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu mengatakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga sedang melaksanakan inisiatif serupa untuk Kota Bogor (Trans Pakuan), Bekasi (Trans Bekasi), dan Depok (Trans Depok).

“Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencerminkan dinamika yang menarik, mencakup fase ekspansi besar-besaran serta penyesuaian pada masa transisi yang melibatkan pengalihan tanggung jawab pendanaan kepada pemerintah daerah,” ucapnya.

Ia turut merinci alokasi anggaran tahun demi tahun, di antaranya sebanyak Rp51,83 miliar pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi Rp312,25 miliar pada tahun 2021, serta mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar Rp552,91 miliar dan Rp582,98 miliar.

Memasuki tahun 2024, ia mengatakan anggaran dirasionalisasi menjadi Rp437,89 miliar, kemudian turun secara signifikan menjadi Rp177,49 miliar pada tahun 2025, sebelum ditetapkan sebesar Rp82,67 miliar untuk tahun 2026.

Ia menyampaikan, pemberian insentif bagi bus listrik yang digunakan sebagai angkutan umum menghasilkan dampak sistemik yang jauh lebih luas dibandingkan insentif untuk sepeda motor listrik yang dikategorikan sebagai kendaraan pribadi.

“Pertama, efisiensi anggaran dan keadilan sosial. Subsidi anggaran negara atau daerah untuk bus listrik memberikan manfaat bagi ribuan orang per unit setiap harinya. Alokasi anggaran negara menjadi lebih adil secara sosial karena menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.