Dairi, MISTAR.ID - Video Bupati Dairi Vickner Sinaga saat ditandu menggunakan kursi roda beredar luas di media sosial (medsos). Dalam video tersebut, Vickner Sinaga yang duduk di kursi roda ditandu sejumlah orang saat menaiki tangga menuju ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi. Video tersebut sampai dan dilihat Mistar, Sabtu (12/9/2026).

Salah seorang warga Dairi yang meminta namanya tidak ditulis menyebutkan, setiap menghadiri berbagai agenda sidang paripurna di gedung DPRD, Bupati Vickner Sinaga selalu ditandu bersama kursi roda ketika naik dan turun dari ruang sidang.

Selain di gedung DPRD, pasca-upacara HUT ke-81 RI, Vickner yang bertindak sebagai inspektur upacara juga ditandu dengan kursi roda ketika naik dan turun dari tribun Stadion Utama Sidikalang. Hal itu juga menjadi pusat perhatian banyak orang.

Seiring video tersebut beredar luas, kondisi Bupati Dairi saat ini dikabarkan sedang kurang sehat dan menjalani perawatan di Sumatera Utara dan Jakarta.

Namun, kabar lain menyebutkan Bupati Vickner sangat dikagumi banyak orang dan berbagai pihak karena kondisi jasmaninya yang kurang sehat tidak mengurangi atau berdampak terhadap efektivitasnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Bupati Vickner selalu hadir di berbagai kegiatan, baik di tengah masyarakat maupun di internal pemerintahan daerah, provinsi, dan pusat.

Sebelumnya, Bupati Dairi Vickner Sinaga pernah menepis isu dirinya cuti sakit setelah selama sepekan tidak berada di Kabupaten Dairi.

"Kalau dibilang, atau beredar isu, bahwa Bupati Dairi mengajukan cuti karena kondisi sakit. Itu berita hoaks keberapa, ya?" kata Vickner ketika dikonfirmasi Mistar melalui WhatsApp beberapa waktu lalu.

Tidak banyak yang tahu, seorang bupati rata-rata bekerja hingga tengah malam. Kesibukan berbagai agenda, termasuk memeriksa ratusan surat dalam satu hari atau lebih dari seribu surat dalam sepekan yang seluruhnya harus ditandatangani secara basah, menjadi bagian dari tanggung jawabnya.

Semua harus dibaca secara detail, termasuk redaksi dan jawabannya, karena akan tercatat dalam dokumentasi resmi negara.

"Tentu hal ini juga meliputi penilaian publik dan staf, Forkopimda, lintas kementerian, terutama para pers dan media massa sebagai pilar keempat demokrasi," kata Vickner. (hm25)