Medan, MISTAR.ID – Fakta di lapangan, kolam retensi yang dibangun Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada periode sebelumnya di kawasan Universitas Sumatera Utara (USU) masih belum maksimal. Sebab, genangan air masih sering terjadi saat hujan deras.

Menurut anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Hasyim, kolam retensi dibangun agar pengendalian banjir bisa teratasi secara signifikan. Melihat belum efektifnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, ia meminta Pemko agar mengevaluasi pembangunan lainnya, khususnya di Kecamatan Medan Utara.

"Kolam-kolam retensi itu harus dievaluasi kembali. Kita tidak boleh membiarkan infrastruktur yang dibangun dengan dana publik gagal berfungsi secara optimal atau tidak mencapai tujuan awalnya," ujarnya, Sabtu (12/9/2026).

Politisi PDIP itu menegaskan, evaluasi tersebut tidak boleh hanya terbatas pada keberadaan fisik kolam retensi, tetapi juga harus mencakup kapasitas tampung, sistem drainase yang terhubung, pemeliharaan, serta efektivitas keseluruhan dalam mengelola limpasan air dari kawasan permukiman.

Ia berpendapat, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tidak hanya sekadar membangun fasilitas fisik. Tetapi, harus dipastikan infrastruktur tersebut beroperasi secara optimal dan terintegrasi dengan baik bersama sistem drainase serta infrastruktur pengendalian banjir lainnya.

"Kita harus menghindari situasi di mana kita membangun sesuatu namun gagal mengevaluasi efektivitasnya setelah pembangunan selesai. Jika kinerjanya tidak mencapai standar ideal, kita perlu mengidentifikasi masalah mendasar dan melakukan perbaikan," ujarnya.

Selain kolam retensi, dibutuhkan infrastruktur yang lebih komprehensif untuk mengatasi banjir rob di Medan Belawan.

Mantan Ketua DPRD Kota Medan itu menyatakan Pemko Medan sebelumnya telah mengusulkan pembangunan tanggul penahan banjir rob kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Namun, ia menilai langkah-langkah yang ada saat ini belum sepenuhnya mengatasi masalah banjir rob tersebut.

"Masalah banjir rob di Belawan tidak bisa diselesaikan hanya dengan langkah-langkah parsial. Diperlukan pembangunan tanggul penahan banjir rob yang komprehensif dan terintegrasi," katanya.

Menurut Hasyim, infrastruktur yang telah dibangun tidak boleh dibiarkan tanpa evaluasi hanya karena proyek tersebut berasal dari pemerintahan sebelumnya. Sebaliknya, setiap pembangunan yang didanai oleh anggaran negara harus dinilai berdasarkan manfaat yang diberikannya bagi masyarakat.

"Kita harus melihat manfaat dari apa yang telah dibangun. Jika hasilnya belum optimal, hal itu tidak boleh diabaikan. Pemerintah saat ini perlu melakukan evaluasi dan memutuskan untuk melanjutkan atau menyempurnakan proyek-proyek yang masih dibutuhkan oleh masyarakat," tuturnya.[]