Paris, MISTAR.ID – Pemerintah Prancis resmi memberlakukan larangan terhadap panggilan telemarketing yang dilakukan tanpa permintaan atau persetujuan konsumen, Jumat (14/8/2026).

Aturan tersebut berlaku bagi pelaku usaha dari seluruh sektor, kecuali yang berkaitan dengan kontrak yang masih berjalan atau telah mendapat persetujuan tertulis dari konsumen sebelumnya.

Kebijakan ini mendapat sambutan dari kelompok advokasi konsumen Prancis, Que Choisir Ensemble.

Presiden Que Choisir Ensemble, Marie-Amandine Stevenin, menilai konsumen seharusnya dapat menikmati ruang pribadinya tanpa terus-menerus menjadi sasaran promosi.

"Kedamaian dan ketenangan adalah hak dan sudah saatnya untuk berhenti mengekspos konsumen pada tawaran yang tidak diinginkan," ujar Stevenin, dikutip BBC, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, persoalan gangguan pemasaran tidak hanya terjadi melalui sambungan telepon. Konsumen juga menghadapi berbagai bentuk promosi di internet maupun ruang publik.

"Ini juga berlaku di dunia maya dan di jalanan, yang dipenuhi dengan tuntutan untuk mengonsumsi. Ini adalah kemenangan bagi konsumen, yang sebagian besar tidak ingin menerima panggilan penjualan," ucapnya.

Dikhawatirkan berdampak ke industri call center Maroko

Di sisi lain, aturan baru tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri dan otoritas Maroko. Industri call center di negara Afrika Utara itu diketahui sangat bergantung pada klien dari Prancis.

Media Maroko, Le Matin, melaporkan adanya kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada lapangan kerja di sektor layanan pelanggan. Menteri setempat bahkan memperkirakan hingga 50.000 pekerjaan berpotensi terdampak akibat aturan baru tersebut.

Kritik juga datang dari Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Prancis, Frederic Billon. Ia menilai kewajiban memperoleh persetujuan tertulis dari konsumen dapat menambah beban administratif bagi perusahaan.

"Anda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pelanggan dan Anda juga harus menyimpan bukti persetujuan tersebut," kata Billon.

97 persen warga merasa terganggu

Larangan tersebut diterapkan di tengah tingginya keluhan masyarakat Prancis terhadap panggilan telemarketing. Laporan parlemen Prancis menunjukkan 97 persen warga mengaku sangat terganggu oleh panggilan pemasaran.

Sebanyak 72 persen responden menyebut mereka menerima panggilan telemarketing setidaknya sekali dalam sepekan. Sementara itu, 38 persen mengaku mendapatkan panggilan semacam itu setiap hari.

Dengan kebijakan tersebut, Prancis bergabung dengan sejumlah negara Eropa yang telah menerapkan pembatasan ketat terhadap cold calling, termasuk Jerman, Austria, dan Italia.

Pendekatan Prancis berbeda dengan Inggris. Di negara tersebut, panggilan telemarketing masih diperbolehkan selama nomor telepon penerima belum tercatat dalam daftar resmi penolakan panggilan pemasaran. (BBC)