Dairi, MISTAR.ID

Aparat penegak hukum (APH) diminta segera memeriksa pihak BPJS Kesehatan dan Klinik BA di Kabupaten Dairi terkait dugaan klaim fiktif dana BPJS Kesehatan senilai Rp400 juta. Dugaan tersebut dinilai kuat mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Dairi, Robinson Simbolon, kepada media di Sidikalang, Rabu (31/12/2025).

Robinson menyebut, berdasarkan pengamatannya dari berbagai pemberitaan media online, pengajuan klaim layanan kesehatan oleh Klinik BA menuai banyak kecurigaan dan diduga melibatkan manipulasi serta pemalsuan data.

“Misalnya, terkait nama-nama pasien, data tenaga medis atau dokter yang melakukan tindakan. Kita curiga, apakah benar ada dokter di sana? Apakah jumlah dan nama pasien BPJS sesuai? Jangan-jangan nama orang yang sudah meninggal pun diajukan untuk klaim. Soal ini hanya APH yang berwenang melakukan pengusutan,” kata Robinson.

Ia juga menyoroti peran BPJS Kesehatan dalam realisasi klaim tersebut. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi keterlibatan pihak lain.

“Pihak BPJS juga turut dicurigai karena klaim tersebut bisa terealisasi. Apakah ada indikasi konsorsium? Ini jelas melibatkan dugaan manipulasi dokumen atau data,” ujarnya.

Sementara itu, informasi dari warga sekitar menyebutkan setelah pemberitaan dugaan klaim fiktif tersebut viral, muncul dugaan bahwa Klinik BA mengajukan klaim atas nama warga yang telah meninggal dunia.

Sebelumnya, Mistar memberitakan dugaan klaim fiktif senilai Rp400 juta yang melibatkan manipulasi dokumen atau data oleh sebuah klinik berinisial BA yang beralamat di Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Dairi, Melpa Jesika Sitanggang, melalui Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe, Charles Verry Junaidi, Selasa (30/12/2025) menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan Kabupaten Dairi berada di bawah wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe. Saat ini, Klinik BA telah dipanggil dan tengah dalam proses pemeriksaan. (hm25)