Deli Serdang, MISTAR.ID – Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, mendorong penguatan koordinasi dan penataan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar distribusinya lebih merata, tepat sasaran, dan memenuhi standar keamanan pangan.

Hal itu disampaikan Lom Lom saat mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (13/8/2026).

Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan MBG merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Program ini dinilai penting dalam pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menekankan, keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, standar keamanan dan kelayakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menjadi perhatian utama.

BGN juga mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk ikut mengawasi pemenuhan standar dapur SPPG sekaligus memperkuat koordinasi dengan jajaran BGN di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Lom Lom menyampaikan perlunya komunikasi yang lebih intensif dalam menata sebaran dapur MBG dan penerima manfaat di Deli Serdang.

Menurutnya, penentuan titik dapur perlu mempertimbangkan kondisi wilayah dan jumlah penerima manfaat agar kapasitas layanan dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Kita perlu mengatur agar dapur yang satu dapat menjangkau penerima manfaat yang lebih luas, sehingga makanan yang disajikan bisa lebih cepat sampai kepada penerima manfaat," ujarnya.

Lom Lom juga mendorong pemetaan berdasarkan titik koordinat antara dapur SPPG dan lokasi penerima manfaat. Pemetaan ini diperlukan untuk melihat wilayah yang sudah terlayani maupun yang masih membutuhkan penguatan layanan.

Selain itu, pembukaan atau penambahan dapur MBG diharapkan dapat mempertimbangkan rekomendasi pemerintah daerah. Dengan begitu, penataan titik dapur dan penerima manfaat dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi wilayah.

"Dalam dua minggu ke depan, kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan masukan maupun usulan kepada BGN," harapnya.