Medan, MISTAR.ID (13/8/2026) - Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), HM Subandi, mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sumut untuk melakukan suspend (pemberhentian sementara) terhadap dapur yang menyalurkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke SMAN 1 Berastagi.

Hal itu ditegaskan politisi Gerindra tersebut menyikapi terjadinya dugaan keracunan massal terhadap sejumlah siswa dan siswi SMAN 1 Berastagi, Kabupaten Karo, pasca menyantap MBG.

“Pasca mendapatkan informasi ini dari rekan-rekan media atas informasi dugaan siswa yang keracunan makanan di SMAN 1 Berastagi, saya sudah cek melalui Korwil BGN Wilayah Sumut, beliau sedang dalam perjalanan ke Berastagi,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Ruang Komisi E DPRD Sumut, Kamis (13/8/2026) sore.

Usai melakukan komunikasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Sumut, ia mengungkapkan hingga saat ini sebanyak dua sampai tiga rumah sakit telah menampung para siswa untuk penanganan medis lebih lanjut.

“Saat ini ada dua sampai tiga rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Efarina,” katanya.

Menyikapi dugaan keracunan akibat menyantap MBG, ia menegaskan bahwa pihaknya sangat mengutuk keras bila hal tersebut terjadi. Pasalnya, ia menilai hal itu tidak terlepas dari kualitas makanan yang tidak optimal direalisasikan.

Untuk itu, ia menyampaikan bahwa dirinya telah merekomendasikan secara langsung agar dapur SPPG yang menyalurkan MBG tersebut dilakukan suspend atau pemberhentian sementara.

“Kepala regional harus bertindak tegas sekarang, jangan lagi ada kelonggaran kepada dapur-dapur yang sudah diberikan kepercayaan sebagai mitra BGN untuk memberikan makanan kepada penerima manfaat,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya kebersihan dan kualitas higienis makanan sesuai dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan oleh BGN.

“Supaya semua serius dan mengawasi, bukan hanya menyajikan saja sampai ke sekolah, maka terhadap kejadian ini dan agar tidak terulang, saya minta dapurnya ini disuspend, diperiksa dulu dan selidiki penyebabnya apa,” tuturnya.

Lebih jauh, ia juga menduga beberapa penyebab lainnya, yakni adanya penghematan pembiayaan yang menjadi pemicu terjadinya keracunan massal. Pasalnya, ia menjelaskan, bujet setiap porsi yang seharusnya Rp15.000 kerap ditemukan hanya direalisasikan Rp10.000 saja.

“Saya melihat ada beberapa hal yang menjadi pemicu, itu karena ingin irit atau hemat biaya operasional, padahal bujet pada harganya juga sudah ditentukan. Jadi kita sudah rekomendasikan dapurnya disuspend dulu,” tegasnya. (hm27)